AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/05/13 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
27718.67
0%
0.00
N225
27448.01
0%
0.00
NYSE
16181.63
-1.06%
-173.99
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,198
Emas
838,980 / gram

Bahas Ketahanan Pangan, DPR Pertanyakan Kawasan Hutan yang Berkurang

ECONOMICS
Taufik Fajar/Okezone
Senin, 29 Maret 2021 12:27 WIB
DPR mempertanyakan kawasan hutan yang berkurang sehingga mempengaruhi ketahanan pangan.
DPR mempertanyakan kawasan hutan yang berkurang sehingga mempengaruhi ketahanan pangan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Dalam rapat tersebut, DPR mempertanyakan kawasan hutan yang berkurang sehingga mempengaruhi ketahanan pangan.

Rapat tersebut membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. 

Sudin mengatakan rapat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi IV diantarannya yakni luas lahan kawasan hutan yang semakin berkurang. Di mana keberadaannya dinilai penting untuk ketahanan pangan di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang.

"Kita ketahui Indonesia memang memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi sekarang hal tersebut perlahan hilang akibat konvensi lahan pertanian untuk pemukiman dan kegiatan industri. Jadi ini tentu saja menjadi masalah karena menurunnya jumlah ketersediaan lahan," ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (29/3/2021).

Dia juga menilai hutan sebagai penyangga sistem kehidupan yang mampu untuk mendukung ketahanan pangan. Seperti jenis-jenis pangan yang dihasilkan dari kawasan hutan bisa berupa padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, serta produk hewani atau satwa liar dalam bentuk madu, daging dan ikan.

"Maka itu perlu adanya kolaborasi antar Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah kekosongan dan tumpang tindih tugas pokok, fungsi dan kewenangan di dalam kawasan hutan," tandas dia. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD