AALI
10000
ABBA
212
ABDA
0
ABMM
825
ACES
1425
ACST
254
ACST-R
0
ADES
1640
ADHI
1050
ADMF
8000
ADMG
162
ADRO
1185
AGAR
414
AGII
1035
AGRO
880
AGRO-R
0
AGRS
545
AHAP
68
AIMS
510
AIMS-W
0
AISA
256
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
560
AKRA
3130
AKSI
755
ALDO
815
ALKA
240
ALMI
236
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.85
-1.35%
-6.35
IHSG
5833.86
-1.76%
-104.49
LQ45
869.49
-1.52%
-13.44
HSI
28194.09
0.59%
+166.49
N225
27824.83
-0.92%
-259.64
NYSE
16415.36
1.45%
+233.76
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,280
Emas
850,841 / gram

BI Perkuat Aturan Perlindungan Konsumen

ECONOMICS
Hafid Fuad/Koran Sindo
Senin, 12 April 2021 22:49 WIB
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan melakukan penyempurnaan terhadap aturan perlindungan konsumen.
BI Perkuat Aturan Perlindungan Konsumen. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menyatakan akan melakukan penyempurnaan terhadap aturan perlindungan konsumen. Salah satunya dengan memperluas lingkup perlindungan, di mana sebelumnya hanya mencangkup sistem pembayaran.

Dengan penyempurnaan ini, maka perlindungan konsumen akan mencangkup ke seluruh tugas BI, mulai dari moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran.

"BI terus mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono, di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Dia mengatakan, penguatan kebijakan perlindungan konsumen juga dilakukan demi menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran.

"Perlindungan konsumen yang baik dan terpercaya akan menopang stabilitas sistem keuangan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada tiga alasan perlu dilakukannya reformasi ketentuan perlindungan konsumen BI. Pertama, pengaturan yang harmonis mengenai perlindungan konsumen untuk keseluruhan kewenangan lembaga publik termasuk BI.

Kedua, komitmen pelaksanaan perlindungan konsumen mendorong terwujudnya keyakinan konsumen (consumer confidence) dan pasar (market confidence) yang merupakan aspek penting dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan guna mendorong pertumbuhan yang tinggi serta berkelanjutan. Ketiga, menjadikan perlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan praktik terbaik internasional.

Penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Otoritas dan regulator terkait, sehingga diperlukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga guna mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) yang telah dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2017. 

BI secara aktif berpartisipasi dalam pencapaian STRANAS-PK, khususnya sektor Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) dan Sektor Jasa Keuangan. BI juga melakukan kerjasama sesuai Nota Kesepahaman dalam sinergi penyediaan Portal Perlindungan Konsumen dengan K/L dalam penanganan pengaduan konsumen, dan turut berperan aktif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD