AALI
10000
ABBA
212
ABDA
0
ABMM
825
ACES
1425
ACST
254
ACST-R
0
ADES
1640
ADHI
1050
ADMF
8000
ADMG
162
ADRO
1185
AGAR
414
AGII
1035
AGRO
880
AGRO-R
0
AGRS
545
AHAP
68
AIMS
510
AIMS-W
0
AISA
256
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
560
AKRA
3130
AKSI
755
ALDO
815
ALKA
240
ALMI
236
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.85
-1.35%
-6.35
IHSG
5833.86
-1.76%
-104.49
LQ45
869.49
-1.52%
-13.44
HSI
28194.09
0.59%
+166.49
N225
27824.83
-0.92%
-259.64
NYSE
16415.36
1.45%
+233.76
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,280
Emas
850,841 / gram

BI Sempurnakan Aturan Perlindungan Konsumen, Cek Penjelasannya

ECONOMICS
Rina Anggraeni/Sindonews
Senin, 12 April 2021 16:38 WIB
Penyempurnaan ketentuan perlindungan konsumen BI diantaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen
BI Sempurnakan Aturan Perlindungan Konsumen, Cek Penjelasannya (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ekosistem perlindungan konsumen Indonesia di tengah tantangan perkembangan inovasi keuangan digital yang pesat.

Hal tersebut antara lain diwujudkan dengan penyempurnaan ketentuan perlindungan konsumen melalui PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang efektif berlaku sejak 22 Desember 2020. Reformasi ketentuan perlindungan konsumen tersebut juga sekaligus merupakan momentum untuk mendukung Hari Konsumen Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah pada setiap tanggal 20 April.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, menyampaikan perlunya dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang kuat di Indonesia.

"Perlindungan konsumen yang baik dan terpercaya pada gilirannya akan menopang stabilitas sistem keuangan dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Doni di Jakarta, Senin (12/4/2021)

Lebih lanjut Deputi Gubernur Doni menyampaikan tiga hal mengapa perlu dilakukannya reformasi ketentuan perlindungan konsumen BI.

Pertama, perlu adanya pengaturan yang harmonis mengenai perlindungan konsumen untuk keseluruhan kewenangan lembaga publik termasuk BI.

Kedua, komitmen pelaksanaan perlindungan konsumen mendorong terwujudnya keyakinan konsumen (consumer confidence) dan pasar (market confidence) yang merupakan aspek penting dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan guna mendorong pertumbuhan yang tinggi serta berkelanjutan. Ketiga, menjadikan perlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan praktik terbaik internasional.

"Penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Otoritas dan regulator terkait, sehingga diperlukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga guna mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) yang telah dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2017," bebernya.

BI secara aktif berpartisipasi dalam pencapaian STRANAS-PK, khususnya  pada sektor Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) dan Sektor Jasa Keuangan. BI juga melakukan kerjasama sesuai Nota Kesepahaman dalam sinergi penyediaan Portal Perlindungan Konsumen dengan K/L dalam penanganan pengaduan konsumen, dan turut berperan aktif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Penyempurnaan ketentuan perlindungan konsumen BI diantaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen. Sebelumnya, hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Adapun penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Penguatan kebijakan perlindungan konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara Penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran.
(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD