AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Budaya hingga Aspek Kesejahteraan Jadi Alasan Korupsi di Daerah Marak

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Selasa, 25 Januari 2022 10:15 WIB
Mendagri Tito menyebut penyebab pertama adalah masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi.
Pejabat korupsi (Ilustrasi)
Pejabat korupsi (Ilustrasi)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan beberapa penyebab masih terjadinya korupsi di daerah. Sebagaimana hasil analisis Kemendagri, Tito menyebut penyebab pertama adalah masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi.

Termasuk didalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan. Dia mengatakan bahwa sejumlah penerapan administrasi pemerintahan yang membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Diantaranya masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit, dan regulasi yang terlalu panjang. Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional.

Dia pun menilai perlunya penerapan sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan. Hal itulah yang memunculkan konsep smart city, smart government, dan e-government.

“Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya, oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” katanya dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Selasa (25/1/2022).

Kemudian penyebab kedua yakni terkait dengan kurangnya integritas yang dimiliki individu. Dimana hal itu juga didorong dengan kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara.Tito mengatakan aspek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Meski hal itu juga tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup.

“Tapi yang hampir pasti kalau semua kurang ya dia berusaha untuk mencari dan akhirnya melakukan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Lalu penyebab ketiga yakni terkait dengan budaya. Pasalnya, seringkali ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena kebiasaan. Dia mencontohkan masih adanya pimpinan yang menganggap bahwa prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah.

“Budaya-budaya (korupsi) ini harus dipotong, dan ini memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu mindset, frekuensi yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurutnya dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN akan ikut meningkat.

“Kesejahteraan ASN, misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik, sehingga salah satu solusi (yaitu) untuk menekan tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Mantan Kapolri itu berpesan penyebab-penyebab tersebut perlu diatasi. Namun, upaya itu memerlukan kekompakan dari struktur paling atas hingga jajaran yang di bawah. 

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD