AALI
9350
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2500
ACES
720
ACST
169
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
745
ADMF
8125
ADMG
173
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2340
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1180
AKSI
270
ALDO
775
ALKA
292
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.47
-0.12%
-0.62
IHSG
7086.24
-0.23%
-16.64
LQ45
1007.80
-0.09%
-0.91
HSI
19567.55
-2.18%
-435.89
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 195
USD/IDR 14,872
Emas
856,617 / gram

Ini Penyebab UMKM Sulit Bersaing di Pasar Digital

ECONOMICS
Athika Rahma
Kamis, 16 Juni 2022 15:26 WIB
Pemerintah berencana merancang ulang peraturan ekonomi digital agar UMKM lebih mudah bergabung di ekosistem ini.
UMKM
UMKM

IDXChannel - Pemerintah berencana merancang ulang peraturan ekonomi digital agar UMKM lebih mudah bergabung di ekosistem ini. Rancang ulang tersebut tengah didiskusikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan.

Meskipun memiliki kualitas yang bagus, produk UMKM ternyata masih sulit bersaing di pasar digital. Apa alasannya?

"Di pasar e-commerce ini banyak produk asing, keberpihakan ke UMKM belum terlihat upayanya, masih kurang maksimal karena produk kita selalu dibandingkan dengan produk asing baik dari sisi harga maupun kualitas," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi dalam Market Review IDX Channel, Kamis (16/6/2022).

Heru tidak merinci berapa jumlah produk asing yang membanjiri e-commerce, namun dipastikan porsinya lebih dari 50%. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa 90% produk e-commerce dipenuhi oleh barang impor.

"Nah, kenapa bisa produk asing dengan gampangnya bisa masuk indonesia, makanya ini harus dibahas," ujarnya.

Oleh karena itu, revisi atau perbaikan aturan ekonomi digital menjadi urgent dilakukan mengingat UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Apalagi, nilai ekonomi digital Indonesia ditargetkan mencapai Rp 4.300 triliun pada 2030 mendatang.

"Tentunya dengan adanya pengaturan ulang ini diharapkan jadi booster dan bisa mempermudah perizinan, apalagi sekarang ini banyak juga kan pelaku usaha perorangan sehingga nanti bisa mempermudah," ungkap Heru.

(NDA) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD