AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Jika Bocorkan Rahasia Negara, Perusahaan Teknologi China Diancam Ditutup Paksa

ECONOMICS
Yulistyo Pratomo
Jum'at, 11 Juni 2021 10:47 WIB
Usai berkonfrontasi dengan Jack Ma, tekanan pemerintah China terhadap perusahaan teknologi di negeri itu terus ditingkatkan.
Jika Bocorkan Rahasia Negara, Perusahaan Teknologi China Diancam Ditutup Paksa. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Usai berkonfrontasi dengan Jack Ma, tekanan pemerintah China terhadap perusahaan teknologi di negeri itu terus ditingkatkan. Terbaru, negara yang diperintah Presiden Xi Jinping ini menerbitkan aturan baru terkait data keamanan.

Melalui regulasi itu, rezim Xi Jinping tak segan menutup paksa perusahaan teknologi yang dianggap melanggar ketentuan, atau minimal dijatuhi sejumlah denda. Tindakan ini dilakukan untuk mengontrol penuh data pengguna yang dipegang raksasa teknologi seperti Alibaba Group Holding Ltd dan Tencent Holdings Ltd.

Jika ada perusahaan yang ditengarai salah menangani "data inti negara", mereka terancam berhenti beroperasi, dengan cara pencabutan izin atau denda paling besar sebanyak 10 juta yuan, atau setera dengan Rp22,24 miliar, berdasarkan undang-undang yang baru disahkan hari ini oleh badan legislatif tertinggi negara Asia.

Perusahaan yang membocorkan data sensitif di luar negeri dapat terkena denda dan hukuman serupa, dan mereka yang memberikan data ke badan penegak hukum di luar negeri tanpa izin dapat menghadapi hukuman finansial hingga 5 juta yuan dan penangguhan bisnis, menurut undang-undang yang dipublikasikan di situs web National Kongres Rakyat.

Keputusan besar yang melibatkan keamanan data akan dibuat oleh pejabat keamanan nasional pusat. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 September.

Pemerintahan Xi telah memperketat kontrol atas penimbunan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi nasional sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memposisikan China sebagai pemimpin dalam data besar.

Beijing telah menggelontorkan uang ke pusat data dan infrastruktur digital lainnya untuk menjadikan informasi elektronik sebagai penggerak ekonomi nasional dan membantu menopang legitimasi Partai Komunis.

Undang-undang tersebut mewakili “bagian penting lainnya dalam keseluruhan teka-teki peraturan perlindungan data di China,” kata Carolyn Bigg, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam masalah kekayaan intelektual dan teknologi dengan DLA Piper di Hong Kong, sebelum disahkan. Perusahaan masih perlu menunggu panduan dan standar teknis tentang langkah-langkah praktis yang harus mereka ambil untuk mematuhinya, katanya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD