AALI
9750
ABBA
286
ABDA
6250
ABMM
1350
ACES
1195
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
170
ADRO
2190
AGAR
362
AGII
1430
AGRO
1275
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
725
AKSI
745
ALDO
1315
ALKA
296
ALMI
288
ALTO
242
Market Watch
Last updated : 2022/01/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.82
0.04%
+0.23
IHSG
6556.00
-0.19%
-12.17
LQ45
939.03
-0.03%
-0.31
HSI
24283.31
0.16%
+39.70
N225
27101.98
-0.11%
-29.36
NYSE
16340.32
-0.45%
-73.65
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,325
Emas
851,136 / gram

Kurang dari Dua Bulan, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 200 Ribu Nomor Induk Berusaha

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Sabtu, 18 September 2021 16:49 WIB
Aplikasi OSS telah menerbitkan total 205.373 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Aplikasi OSS telah menerbitkan total 205.373 Nomor Induk Berusaha (NIB). (Foto: MNC Media)
Aplikasi OSS telah menerbitkan total 205.373 Nomor Induk Berusaha (NIB). (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak diberlakukannya sistem OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko pada 4 Agustus lalu, hingga saat ini aplikasi tersebut telah menerbitkan total 205.373 Nomor Induk Berusaha (NIB).

Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah/Juru Bicara BKPM, Tina Talisa menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan 17.938 untuk badan usaha. 

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko pada 9 Agustus yang lalu, sistem ini harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan data memang menunjukkan bahwa 98,8 persen NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK,” ujarTina Talisa pada keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (18/9/2021).

Untuk periode 4 Agustus - 18 September 2021 sendiri jumlah perizinan tunggal yang telah diterbitkan sebanyak 93.859 NIB. Lima besar Bidang Usaha/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perizinan tunggal seperti Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman.

Selain itu Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)/47112 (22.708 proyek), Perdagangan Eceran Makanan Lainnya/47249 (10.802 proyek), Rumah/Warung Makan/56102 (8.757 proyek).

Kemudian ada juga dari Kedai Makanan/56103 (6.381 proyek) dan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)/47192 (3.471 proyek).

Tina menjelaskan, OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Aturan pelaksana lain dari UU CK, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM). 

Peraturan tersebut mengatur kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI.

"Integrasi sistem dengan Kementerian/Lembaga terus kami upayakan untuk dipercepat dan disempurnakan," pungkas Tina. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD