AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.45
N225
28124.28
-1.28%
-364.85
NYSE
0.00
-100%
-17166.28
Kurs
HKD/IDR 1,832
USD/IDR 14,293
Emas
840,167 / gram

Masyarakat Diimbau Manfaatkan Hak Perlindungan Konsumen, Ini Manfaatnya

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Rabu, 10 November 2021 12:04 WIB
Pastikan Anda tahu soal hak perlindungan hak konsumen untuk bisa dapatkan manfaat berikut.
Masyarakat Diimbau Manfaatkan Hak Perlindungan Konsumen, Ini Manfaatnya
Masyarakat Diimbau Manfaatkan Hak Perlindungan Konsumen, Ini Manfaatnya

IDXChannel - Sebagian orang mungkin belum paham mengenai perlindungan konsumen. Padahal, tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut. Misalnya, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, mendapatkan barang/jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran informasi, dan lain-lain.

Secara umum, masyarakat bersikap cuek atau tidak peduli jika barang yang dibeli tidak sesuai. Sebenarnya, apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan mendorong masyarakat dalam hal ini kepada mahasiswa untuk menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam melakukan edukasi langsung untuk menjadi konsumen berdaya.

Tujuannya, untuk meningkatkan perlindungan konsumen khususnya mahasiswa, sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Kami mendorong konsumen, khususnya mahasiswa untuk berani menegakkan haknya dan berani melakukan komplain jika mengalami kerugian," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, Rabu (10/11/2021).

Lanjutnya ia mengatakan, konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran pengaduan konsumen yang harus disediakan para pelaku usaha. 

"Jika tidak ada kesepakatan, maka konsumen dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada layanan pengaduan di kementerian dan lembaga terkait perlindungan konsumen atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," jelasnya.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menambahkan, YLKI merupakan sebagai salah satu lembaga yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Lembaga perlindungan konsumen akan membantu melindungi konsumen serta untuk melindungi barang dan jasa baik swasta maupun instansi pemerintah dengan menjunjung tinggi asas keadilan bagi konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan penyampaian informasi kepada konsumen secara masif dan mendorong peran aktif pelaku usaha dalam berusaha.

“Membangun gerakan perlindungan konsumen tidak bisa dilakukan parsial namun dilakukan berjejaring dengan semua pemangku kepentingan. Konsumen masih memerlukan literasi, edukasi, dan sosialisasi untuk membangun Kecerdasan dan sikap kritis konsumen. Konsumen cerdas adalah tahu perlindungan diri sejak pra transaksi, selama transaksi dan pasca-transaksi,” imbuh Sularsi.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD