AALI
8025
ABBA
228
ABDA
0
ABMM
810
ACES
1355
ACST
216
ACST-R
0
ADES
1845
ADHI
870
ADMF
7975
ADMG
152
ADRO
1310
AGAR
412
AGII
1020
AGRO
1355
AGRO-R
0
AGRS
346
AHAP
64
AIMS
420
AIMS-W
0
AISA
210
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3130
AKSI
468
ALDO
775
ALKA
240
ALMI
254
ALTO
376
Market Watch
Last updated : 2021/06/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.95
-1.6%
-7.48
IHSG
6007.12
-1.01%
-61.33
LQ45
863.16
-1.64%
-14.36
HSI
28801.27
0.85%
+242.68
N225
28964.08
-0.19%
-54.25
NYSE
16411.65
-1.47%
-244.16
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,360
Emas
827,066 / gram

Menaker Terima 2.897 Laporan THR Bermasalah, Dari Dicicil hingga Tak Dibayar

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Rabu, 12 Mei 2021 19:29 WIB
Sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, Posko THR tercatat telah menerima sebanyak 2.897 laporan.
Sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, Posko THR tercatat telah menerima sebanyak 2.897 laporan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa para pekerja/buruh dapat melaporkan terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk hari raya Idul Fitri Tahun 2021 melalui posko THR di wilayah masing-masing. 

Dia menyampaikan, laporan Posko THR sejak 20 April hingga 12 Mei 2021 tercatat sebanyak 2.897 laporan. Laporan ini terdiri dari 692 konsultasi THR, dan 2.205 pengaduan THR. 

"Dari data tersebut, setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dari aspek kelengkapan data serta duplikasi dan repetisi aduan, terdapat data aduan sejumlah 977," ucap Ida dalam konferensi pers virtual Posko THR 2021 di Jakarta, Rabu(12/5/2021).

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat pun menyangkut lima isu terbesar. Adapun yang dikonsultasikan terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja berstatus hubungan kemitraan seperti ojek dan taksi online. 

"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya dibayar 50%, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," jelas Ida.

Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.

"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang melanggar," tegas Ida.

Dia menyampaikan, pembayaran THR penuh dan tepat waktu akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu, pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada perusahaan yang membayar THR pekerja secara penuh dan tepat waktu.

"Semoga hari raya Idul Fitri ini dapat dirayakan dengan khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan," pungkas Ida. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD