AALI
9800
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
785
ACES
1485
ACST
300
ACST-R
0
ADES
1685
ADHI
1105
ADMF
8175
ADMG
165
ADRO
1180
AGAR
436
AGII
1100
AGRO
995
AGRO-R
0
AGRS
308
AHAP
73
AIMS
366
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
488
AKRA
3120
AKSI
800
ALDO
795
ALKA
244
ALMI
244
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/04/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
475.19
-1.04%
-5.00
IHSG
5993.24
-0.75%
-45.08
LQ45
892.79
-1.08%
-9.77
HSI
28621.92
-1.76%
-513.81
N225
28508.55
-2.03%
-591.83
NYSE
0.00
-100%
-16107.56
Kurs
HKD/IDR 1,867
USD/IDR 14,505
Emas
832,144 / gram

Pemerintah Ubah Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi Jadi Prioritas

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Senin, 22 Februari 2021 16:45 WIB
Hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi.
Pemerintah Ubah Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi Jadi Prioritas. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:

“Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3% pada tahun 2021 ini,” katanya di Jakarta, Minggu (21/2).

Untuk bidang usaha penanaman modal atau investasi, lanjutnya, Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis kepada Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas ini akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal.

Insentif fiskal terdiri atas: (1) Insentif Perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). 

Kemudian, (2) Insentif Kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

“Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

“Perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, kami yakini akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dengan penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka kita memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha,” tutur Menko Airlangga. (TYO)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD