AALI
9775
ABBA
290
ABDA
7475
ABMM
1385
ACES
1350
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3510
ADHI
820
ADMF
7550
ADMG
195
ADRO
2250
AGAR
362
AGII
1440
AGRO
1365
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
178
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
0
AKRA
790
AKSI
815
ALDO
1410
ALKA
334
ALMI
298
ALTO
254
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.71
-0.56%
-2.85
IHSG
6604.45
-0.15%
-9.61
LQ45
940.01
-0.51%
-4.81
HSI
24064.06
-0.2%
-48.72
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
16950.91
-1.56%
-268.15
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,548 / gram

PPN Resmi Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Ini Reaksi Pengelola Mal

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Kamis, 07 Oktober 2021 16:43 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 mendatang.
PPN Resmi Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Ini Reaksi Pengelola Mal. (Foto: MNC Media)
PPN Resmi Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Ini Reaksi Pengelola Mal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan kenaikan tarif PPN ini akan semakin mendorong ketidakadilan antara penjualan offline dengan online.

“Tak hanya itu, naikknya tarif PPN juga semakin mendorong masyarakat belanja di luar negeri serta memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah,” katanya saat dihubungi MNC Portal, Kamis (7/10/2021).

Dia pun menuturkan, sampai dengan saat ini ketentuan perpajakan untuk penjualan online dan offline masih timpang serta terkesan berat sebelah di mana penjualan offline dibebani ketidakadilan perlakuan perpajakan.

“Kenaikan tarif PPN akan semakin memperlebar jurang ketidakadilan perlakuan perpajakan yang pada akhirnya akan semakin memberatkan kinerja penjualan offline,” ujar Alphonzus.

Dia bilang, dampak Covid-19 tidak serta merta berakhir pada saat berbagai pembatasan diakhiri, ditambah adanya kenaikan tarif PPN yang digelontorkan pada saat pandemi masih berlangsung ataupun perekonomian masih terdampak, maka akan semakin memperburuk usaha penjualan offline.

Hampir semua negara di belahan dunia sedang berlomba untuk memberikan berbagai kemudahan dalam sektor perdagangan guna meningkatkan perekonomian masing-masing negara.

Sementara, lanjutnya, di Indonesia justru menaikkan tarif PPN. Di mana hal ini bertolak belakang dengan strategi pemulihan ekonomi dibanyak negara, khususnya negara tetangga. 

“Ini akan menjadikan harga barang di Indonesia menjadi lebih mahal yang mana pada akhirnya akan mendorong semakin maraknya belanja di luar negeri,” tuturnya.

Lebih lanjut Alphonzus menjelaskan, kenaikan tarif PPN akan semakin memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah bawah akibat terdampak Covid-19 yang mana pada akhirnya akan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri yang menjadi salah satu pendorong utama dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia.

“Kenaikan tarif PPN ini berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah yang akan semakin memberatkan perekonomian nasional, khususnya untuk sektor ritel,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan, sebaiknya rencana kenaikan tarif PPN ditunda paling tidak untuk selama tiga tahun ke depan atau sampai dengan kondisi perekonomian sudah pulih normal. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD