AALI
8250
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1285
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2470
ADHI
700
ADMF
7600
ADMG
232
ADRO
1325
AGAR
386
AGII
1805
AGRO
2660
AGRO-R
0
AGRS
234
AHAP
58
AIMS
424
AIMS-W
0
AISA
214
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
645
AKRA
3590
AKSI
410
ALDO
655
ALKA
224
ALMI
238
ALTO
336
Market Watch
Last updated : 2021/07/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
443.87
0.07%
+0.33
IHSG
6120.73
0.53%
+32.20
LQ45
832.75
0.25%
+2.05
HSI
26315.32
3.3%
+841.44
N225
27782.42
0.73%
+200.76
NYSE
16573.56
0.32%
+52.60
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
846,128 / gram

Setuju PMN Rp106,35 T, Petinggi BUMN Diminta Kelola Dana Kepentingan Publik

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Kamis, 22 Juli 2021 11:57 WIB
Hasil rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian BUMN menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2021.
Ilustrasi penambahan anggaran pemerintah

IDXChannel - Hasil rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun, sedangkan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,44 triliun pada rabu (21/07/2021) lalu. 

Berhubungan dengan hal ini, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan kepada seluruh petinggi BUMN agar mementingkan dana tersebut untuk kepentingan publik.

“Kepada seluruh petinggi BUMN, baik komisaris dan direksi agar dapat mengelola PMN dengan total Rp106,35 triliun tersebut secara lebih profesional dan berpihak kepada kepentingan publik,” katanya dalam program Market Opening IDX Channel, Kamis (22/07/2021).

Pasalnya PMN yang disetujui oleh DPR RI tersebut, lanjutnya, merupakan penugasan dari publik dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, alasan di balik pernyataan tersebut disebabkan oleh kredibilitas BUMN di masa pandemi ini tercederai oleh beberapa kasus. Kasus yang dimaksud seperti kasus alat tes Covid-19 bekas PT Kimia Farma Diagnostik, kasus tata kelola PT Asuransi Jiwasraya, kasus BUMN Karya yang kolaps, dan kasus PT Garuda. 

Achmad menambahkan kasus-kasus tersebut membuat reputasi BUMN di mata publik menjadi turun dratis. Ia juga memandang bahwa oknum bumn yang memanfaatkan perusahaan pelat merah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya perlu diberikan hukuman yang keras, terlebih jika dilakukan pada masa krisis kesehatan dan ekonomi seperti yang terjadi saat ini. (Firda/NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD