AALI
9625
ABBA
294
ABDA
6325
ABMM
1390
ACES
1345
ACST
188
ACST-R
0
ADES
3600
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
193
ADRO
2210
AGAR
360
AGII
1435
AGRO
1430
AGRO-R
0
AGRS
147
AHAP
69
AIMS
376
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1125
AKRA
800
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
236
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
499.15
-1.61%
-8.16
IHSG
6544.75
-1.51%
-100.30
LQ45
933.31
-1.55%
-14.71
HSI
24105.18
-0.47%
-112.85
N225
28271.31
-0.22%
-62.21
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,852 / gram

Setuju PMN Rp106,35 T, Petinggi BUMN Diminta Kelola Dana Kepentingan Publik

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Kamis, 22 Juli 2021 11:57 WIB
Hasil rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian BUMN menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2021.
Ilustrasi penambahan anggaran pemerintah
Ilustrasi penambahan anggaran pemerintah

IDXChannel - Hasil rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun, sedangkan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,44 triliun pada rabu (21/07/2021) lalu. 

Berhubungan dengan hal ini, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan kepada seluruh petinggi BUMN agar mementingkan dana tersebut untuk kepentingan publik.

“Kepada seluruh petinggi BUMN, baik komisaris dan direksi agar dapat mengelola PMN dengan total Rp106,35 triliun tersebut secara lebih profesional dan berpihak kepada kepentingan publik,” katanya dalam program Market Opening IDX Channel, Kamis (22/07/2021).

Pasalnya PMN yang disetujui oleh DPR RI tersebut, lanjutnya, merupakan penugasan dari publik dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, alasan di balik pernyataan tersebut disebabkan oleh kredibilitas BUMN di masa pandemi ini tercederai oleh beberapa kasus. Kasus yang dimaksud seperti kasus alat tes Covid-19 bekas PT Kimia Farma Diagnostik, kasus tata kelola PT Asuransi Jiwasraya, kasus BUMN Karya yang kolaps, dan kasus PT Garuda. 

Achmad menambahkan kasus-kasus tersebut membuat reputasi BUMN di mata publik menjadi turun dratis. Ia juga memandang bahwa oknum bumn yang memanfaatkan perusahaan pelat merah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya perlu diberikan hukuman yang keras, terlebih jika dilakukan pada masa krisis kesehatan dan ekonomi seperti yang terjadi saat ini. (Firda/NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD