AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Siapa Menteri Investasi, Komisi XI DPR: Harus Orang Parpol

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Rabu, 21 April 2021 19:47 WIB
Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus menjadi sorotan sejumlah pihak.
Siapa Menteri Investasi, Komisi XI DPR: Harus Orang Parpol (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satu poin yang disoroti terkait latar belakang calon Menteri Investasi yang nantinya bakal dipilih. 

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyoroti, usulan sejumlah pihak yang menilai calon Menteri untuk mengisi Tim Ekonomi di Kabinet Indonesia Maju haruslah kalangan profesional. Secara tegas dia menyebut usulan itu tidak tepat.

Anggota legislatif dari fraksi partai Golkar itu memahami bahwa posisi Menteri bukan posisi akademis, melainkan posisi politis. Dengan begitu, nama-nama yang diangkat Jokowi untuk mengisi kursi kabinet haruslah berasal dari partai politik (parpol). 

"Reshuffle tahap pertama kemarin yang lebih kepada unsur parpol, terus kemudian (perombakan jilid II) dari akademisi. Apakah akademisi juga akan memberikan jaminan? Karena apa posisi menteri bukan posisi akademik, tapi posisi politis," ujar dia dalam Webinar, Rabu (21/4/2021). 

Menteri merupakan ujung tombak Presiden dan Wakil Presiden untuk menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi negara. Dalam aspek implementasi, visi Presiden harus dikemas dalam program nyata yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Bahkan, seorang Menteri mampu mengemas tujuan itu dalam bahasa yang sederhana atau muda difahami rakyat. 

Perkaranya, kalangan profesional dinilai tidak mampu menerjemahkan tujuan Kepala Negara. Bahkan, cenderung masih mengedepankan dirinya sendiri. Dia mencontohkan, program-program yang dijalankan selama ini terkesan merupakan program Kementerian yang berasal dari Menteri itu sendiri. 

Catatan lain bagi kalangan profesional adalah kemampuan komunikasi untuk membendung isu yang bisa merugikan Presiden. Dia cukup pemisitik bila kemampuan itu dimiliki profesional. 

"Mau orang-orang profesional itu pidato begini di depan rakyatnya? Di tengah Presiden mengalami kesulitan dan di tengah membutuhkan popularitas untuk menaikan programnya, saya gak percaya, Pak," tuturnya. 

Sebelumnya, para pelaku usaha menyarankan agar Jokowi mengangkat kalangan profesional untuk mengisi Tim Ekonomi di jajaran pemerintahannya. 
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, momentum pengangkatan Menteri Investasi sedapat mungkin berasal dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik.

Sebab, pengangkatan Menteri investasi sangat layak dijadikan Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri lain yang memiliki rapor merah. Dengan begitu, Presiden lebih mengedepankan figur yang profesional dan mumpuni di bidangnya. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD