AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Soroti Proyek Smelter BUMN, DPR: Kapasitasnya Kecil, Kalah Sama Swasta

ECONOMICS
Athika Rahma
Sabtu, 05 Februari 2022 16:35 WIB
DPR menyoroti progres proyek-proyek smelter mineral tambang milik BUMN yang minim kemajuan dan kapasitasnya kecil.
Soroti Proyek Smelter BUMN, DPR: Kapasitasnya Kecil, Kalah Sama Swasta (FOTO: MNC Media)
Soroti Proyek Smelter BUMN, DPR: Kapasitasnya Kecil, Kalah Sama Swasta (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti progres proyek-proyek smelter mineral tambang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang minim kemajuan dan kapasitasnya kecil.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengatakan, kapasitas smelter tambang milik BUMN sangat kecil dibandingkan smelter tambang milik perusahaan swasta.

“Masa swasta bisa bangun smelter kapasitasnya besar-besar, sedang kita yang sudah bangun smelter ada yang katanya pembangkitnya enggak ada, ada yang smelter-nya kapasitasnya kecil,” tutur Nasir, Sabtu (5/2/2022).

Nasir juga menilai persentase pemanfaatan lahan konsesi pada BUMN tambang masih terbilang sangat minim jika dibandingkan dengan total luas lahan yang dikonsesikan.

Komisi VII DPR menilai proyek pabrik smelter dan pemurnian yang dibangun Anggota Holding BUMN Pertambangan di bawah MIND ID kalah jauh dengan smelter milik swasta. Untuk itu Komisi VII DPR meminta agar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) BUMN Pertambangan 2022 dibekukan.

Salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MIND ID menyebutkan Komisi VII DPR RI mendorong agar Dirjen Minerba KESDM untuk menunda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya (RKAB) BUMN Pertambangan dan mengagendakan RDP dengan Dirjen Minerba KESDM pada tanggal 8 Februari 2022.

Keinginan Komisi VII DPR RI untuk menangguhkan RKAB BUMN tambang dipicu sejumlah permasalahan yang menurut sejumlah anggota terjadi di perusahaan-perusahaan tambang pelat merah. Komisi VII DPR RI sepakat penangguhan RKAB bisa menjadi langkah konkret awal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada pada BUMN pertambangan.

“Rekomendasi konkretnya, tunda dulu RKAB, kita mau duduk bersama-sama dengan Dirjen Minerba (Kementerian ESDM), biar semua sama-sama ada keterbukaan di sini,” tutur Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menambahkan kesimpulan rapat.

Diketahui, proyek Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH) Antam rencananya memiliki kapasitas produksi 64.655 ton per tahun. Besaran tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan proyek smelter milik swasta. Smelter PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dapat memproduksi Ferronickel sebanyak 300.000 ton per tahun. Terlebih, smelter ini baru aktif setahun ke belakang. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD