AALI
9975
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1305
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2950
ADHI
1025
ADMF
7700
ADMG
210
ADRO
1700
AGAR
340
AGII
1600
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
65
AIMS
486
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
860
AKRA
3970
AKSI
416
ALDO
1020
ALKA
244
ALMI
246
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
497.28
-2.19%
-11.12
IHSG
6533.93
-1.13%
-74.36
LQ45
930.98
-2.07%
-19.70
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,318
Emas
825,609 / gram

Wakil Ketua Komisi III DPR Setuju Wacana Hukuman Mati Koruptor Kelas Kakap

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Jum'at, 26 November 2021 07:42 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI  Ahmad Sahroni dukung wacana hukuman mati bagi koruptor.
Wakil Ketua Komisi III DPR Setuju Wacana Hukuman Mati Koruptor Kelas Kakap(Dok.MNC Media)
Wakil Ketua Komisi III DPR Setuju Wacana Hukuman Mati Koruptor Kelas Kakap(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Wacana hukuman mati bagi para koruptor kelas kakap kembali mencuat beberapa waktu belakangan ini. Wacana ini pun ditanggapi positif oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI  Ahmad Sahroni. Menurutnya, hukuman mati tentunya bisa dijatuhkan jika tindakan yang dilakukan memiliki unsur tindak pidana korupsi yang berat dengan kerugian negara yang besar.

“Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung, namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas. Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati, Jika memang kasusnya begitu parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati bisa dipertimbangkan. Jadi perlu disesuaikan dengan kasusnya,” kata Sahroni dalam webinar nasional Pusat Kajian Kejaksaan (Puji Jaksa) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)  Jawa Tengah, yang dikutip Jumat (26/11/2021).

Kemudian, Sahroni juga turut menyoroti terkait efektivitas dari hukuman mati guna memberikan efek jera pada pelaku. Menurutnya, perlu dilihat juga apakah hukuman mati benar-benar bisa menghentikan aksi korupsi di Indonesia.

“Yang kemudian penting juga adalah efektif atau tidaknya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Karena meskipun ada aturannya, hingga saat ini pasal mengenai hukuman mati tidak pernah benar-benar dijatuhkan,” sambungnya.

Selain hukuman mati bagi para terpidana korupsi, legislator Dapil DKI Jakarta ini menambahkan, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana mengembalikan aset negara melalui aturan money laundering atau tindak pidana pencucian uang.

“Jadi selain pelakunya ditindak, kita juga perlu memastikan bahwa aset negara bisa dikembalikan. Caranya dengan penerapan aturan money loundring dan pencucian uang yang tegas dan efektif, sehingga kerugian negara bisa diminimalisir,” tandas Sahroni.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD