AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Dadan Ramdani Diperiksa Jadi Saksi Pengembangan Kasus Rekayasa Pajak

FOTO
Sutikno
Rabu, 01 Desember 2021 17:08 WIB
Dadan Ramdani yang kini dalam proses persidangan, diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan kasus dugaan suap terkait merekayasa jumlah pajak.
Terdakwa Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
Terdakwa Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
Terdakwa Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Terdakwa Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

IDXChannel - Terdakwa Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/12/2021). 

Dadan Ramdani yang kini dalam proses persidangan, diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan kasus dugaan suap terkait merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan diantaranya PT Jhonlin Baratama (JB) Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (milik Haji Isam), PT Gunung Madu Plantations (GMP) Lampung dan Bank Panin Indonesia (BPI), terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD