AALI
10425
ABBA
424
ABDA
0
ABMM
1500
ACES
1405
ACST
282
ACST-R
0
ADES
2550
ADHI
1185
ADMF
7975
ADMG
228
ADRO
1860
AGAR
346
AGII
1515
AGRO
2010
AGRO-R
0
AGRS
204
AHAP
64
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
240
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
635
AKRA
4280
AKSI
430
ALDO
705
ALKA
234
ALMI
234
ALTO
308
Market Watch
Last updated : 2021/10/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
517.26
-0.05%
-0.28
IHSG
6633.34
0.11%
+7.22
LQ45
972.21
-0.05%
-0.45
HSI
25330.96
1.48%
+368.37
N225
29068.63
1.81%
+517.70
NYSE
16744.29
1.4%
+231.13
Kurs
HKD/IDR 1,817
USD/IDR 14,150
Emas
812,528 / gram

Ini Bedanya Penerapan PSBB, PPKM dan Karantina Wilayah

FOTO
Shifa Nurhaliza
Senin, 21 Juni 2021 23:42 WIB
Dalam upayanya untuk menekan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang digadang-gadang bisa menjadi senjata ampuh.
Ini Bedanya Penerapan PSBB, PPKM dan Karantina Wilayah. (Foto: Tim Digital Marketing IDX Channel)

IDXChannel - Dalam upayanya untuk menekan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang digadang-gadang bisa menjadi senjata ampuh. Sejauh ini, sudah ada 3 langkah pokok yang dilakukan pemerintah, seperti PPKMPSBB dan Karantina Wilayah.

Berikut ulasannya:

BACA JUGA:
Mulai Besok, PPKM Mikro Diperketat Selama Dua Minggu, Ini Ketentuannya

PSBB

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PSBB yang tertera di dalamnya memiliki artian pembatasan yang dilakukan di beberapa wilayah tertentu yang disinyalir terjadi lonjakan kasus Covid-19. PSBB harus diterapkan untuk mencegah penyebaran kasus itu. 

BACA JUGA:
Tegas, Kapolri Pastikan Pelanggar PPKM Mikro di Zona Merah Akan Ditindak

Sebagaimana dilansir www.idxchannel.com, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan jika PSBB adalah upaya guna mengendalikan peningkatan kasus positif Covid-19 di beberapa wilayah kota atau kabupaten. Sehingga, pemulihan ekonomi dapat segera terealisasi. Airlangga menjelaskan, pembatasan kegiatan masyarakat selama PSBB bukan berarti pemerintah melakukan pelarangan kegiatan masyarakat. Hanya membatasi saja agar tidak menjadi ladang penularan Covid-19.

Lanjutnya, informasi lain yang disampaikan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, PSBB diberlakukan sebagai bentuk penanggulangan keadaan darurat kesehatan masyarakat di Indonesia. PSBB juga disebut sebagai langkah teranyar pemerintah, setelah sebelumnya hanya melakukan imbauan saja. 

BACA JUGA:
PHRI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Optimalkan PPKM Mikro

PPKM

PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah sebuah langkah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 pada skala yang lebih kecil. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, seperti dilansir dari Okezone.com mengutarakan bahwa PPKM yang berbasis mikro harus diimbangi dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah. PPKM adalah istilah baru dari istilah sebelumnya, yakni PSBB. 

BACA JUGA:
Tingkat Kunjungan ke Mal Terpantau Cukup Baik Saat PPKM Mikro

PPKM skala mikro menerapkan pembatasan tempat umum, termasuk tempat wisata dan pusat perbelanjaan sebesar 50% dari total jumlah pengunjung. Untuk jam operasi, pemerintah hanya memberikan izin hingga pukul 9 malam. 

Lanjutnya, untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Beberapa di antaranya sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar langsung tatap muka, tentunya dengan izin dari Satgas di wilayah masing-masing. 

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro, PPKM terutama pada skala mikro bisa ditinjau dari 4 zona utama, yakni zona hijau, kuning, oranye dan merah. Dimana poin penting ada pada zona merah, yang diketahui terdapat warga di lebih dari 10 rumah  dalam 1 RT yang terpapar Covid-19. Pihak RT harus membatasi jam keluar masuk wilayah itu, maksimal pukul 8 malam.

Karantina Wilayah

Peraturan tentang karantina wilayah sudah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di dalamnya, terdapat penjelasan karantina kesehatan yang berarti membatasi suatu wilayah yang diduga terinfeksi suatu penyakit. Sama halnya seperti PSBB dan PPKM, karantina wilayah adalah bentuk respon demi mencegah adanya penyebaran penyakit dalam hal ini Covid-19. Namun, perbedaannya adalah jika PSBB hanya membatasi kegiatan masyarakat, maka karantina wilayah dilakukan untuk tegas melarang setiap orang keluar dari wilayah tinggalnya. 

Penduduk yang sedang berada dalam wilayah yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayahnya secara sembarang. Wilayah dalam karantina juga wajib diberi tanda dan dijaga secara berkala, agar tidak terjadi pelanggaran ketentuan. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat yang sedang dikarantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD