397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Erick Thohir: Bukan Hal Serius

Market News
Shifa Nurhaliza
Senin, 13 Juli 2020 13:30 WIB
Ombudsman RI mencatat adanya 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang tertangkap rangkap jabatan.
397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Erick Thohir: Bukan Hal Serius. (Foto: Ist)

IDXChannel – Ombudsman RI mencatat adanya 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang tertangkap rangkap jabatan. Melihat hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak tinggal diam dan angkat bicara perihal catatan Ombudsman RI tersebut.

Erick menanggapi bahwa ragkap jabatan di BUMN dan anak perusahaannya sudah terjadi sejak lama dan bukanlah masalah serius. Bahkan, itu bagian dari sinergitas Kementerian BUMN dengan kementerian lain.

"Hal yang kita lihat kenapa banyak rangkap jabatan di BUMN, karena suka tidak suka banyak BUMN perlu juga sinergitas dengan kementerian lain," jelasnya, pada Minggu (12/7/2020).

Contohnya saja, ditambahkan Erick, kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Erick menuturkan Pelindo mengelola pelabuhan, tetapi banyak pelabuhan yang lain juga dimiliki pemerintah. Bahkan, tarif pengembangan pelabuhan juga diperlukan izin. Erick menilai bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah terjadi.

"Seperti di Pertamina, ada perwakilan Kementerian Keuangan karena Pertamina dan PLN sendiri sangat besar sekali yang namanya subsidi. Jadi bagian dari pengawasan juga. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah," pungkasnya.

Sejatinya, Erick membantah dengan tegas terkait kekhawatiran konflik kepentingan yang terjadi bila perkara rangkap jabatan dibiarkan. Menurutnya, hal itu bisa diatasi. Pasalnya, ada penerapan check and balance yang diterapkan. Di mana dalam penerapan, baik dirut maupun komisaris ikut diawasi pihaknya.

Bahkan, Erick mengklaim dengan adanya langkah reformasi birokrasi, justru membawa Kementerian BUMN dan perusahan pelat merah ke arah yang lebih baik.

"Biasanya saya melakukan check and balance dengan melakukan rapat dengan dirut secara terpisah, dalam arti komisaris lain gak ikut, dan ini juga bagian juga dari dirut diawasi. Alhamdulillah kita lihat reformasi yang ada selama ini, sekarang di PLN sangat berjalan. Misalnya PLN punya Direktur Marketing, kan selama ini PLN itu monopoli, sekarang PLN sudah jualan listrik," jelasnya.

Baca Juga