Holding Farmasi Terbentuk, Bio Farma Kuasai 80,66 Persen Saham Indofarma

Market News
Fahmi Abidin
Rabu, 05 Februari 2020 15:30 WIB
Terkait dengan pembentukan holding BUMN Farmasi, Saham PT Indofarma Tbk (INAF) yang dimiliki oleh pemerintah dialihkan ke PT Bio Farma (Pesero).
Holding Farmasi Terbentuk, Bio Farma Kuasai 80,66 Persen Saham Indofarma. (Foto: Ist)

IDXChannel – Terkait dengan pembentukan holding BUMN Farmasi, Saham PT Indofarma Tbk (INAF) yang dimiliki oleh pemerintah dialihkan ke PT Bio Farma (Pesero).

Dikatakan Corporate Secretary Indofarma Arie Genipa Suhendi, terjadi pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan sebanyak 2,499 miliar lembar saham untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara di Bio Farma.

“Maka seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di Perseroan dialihkan kepada PT Bio Farma sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT Bio Farma,” ungkap Arie dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta,.

Dikutip Okezone, pada Rabu (5/2/2020), dampak yang ditimbulkan karena pengalihan ini ialah PT Bio Farma memiliki saham Seri B sebesar 80,664%. Kemudian 19,336% sisanya merupakan milik publik.

Lalu saham Seri A dwi warna Perseroan tetap dimiliki oleh negara, status perseroan yang semula perusahaan Persero menjadi perusahaan non persero, dan negara melakukan kontrol terhadap Perseroan melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Penambahan modal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Bio Farma dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 862/KMK.06/2019 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Bio Farma.

Keputusan ini tertuang pada surat nomor 152/CRS/II/2020 dengan perihal Laporan Informasi atau Fakta Material yang disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (*)

Baca Juga