Jokowi Teken PP Soal Fasilitas Perpajakan untuk Usaha dan Daerah Tertentu
Market News
Fahmi Abidin
5 hari yang lalu
Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu.
Jokowi Teken PP Soal Fasilitas Perpajakan untuk Usaha dan Daerah Tertentu. (Foto: Ist)

IDXChannel - Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada 12 November 2019.

PP ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal langsung yang meliputi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha, kepastian hukum serta pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Dilansir laman Sekretariat Kabinet RI, pada Selasa (3/12/2019),  PP tersebut diresmikan guna mendorong iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu.

Berdasarkan PP tersebut, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

Pertama yakni Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan yang kedua adalah Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah, dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

“Kriteria sebagaimana dimaksud meliputi: a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau c. memiliki kandungan lokal yang tinggi,” bunyi Pasal 2 ayat (3) PP ini.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.

Sementara itu, penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal.

Sekadar diketahui, peraturan ini akan resmi berlaku mulai Desember 2019. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” ungkap bunyi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 13 November 2019. (*)

Baca Juga