Menaker Terbitkan Daftar UMP 2021, KSPI: Kami Tidak Dilibatkan

Market News
Fahmi Abidin
1 hari yang lalu
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan bagi seluruh Gubernur di Indonesia terkait dengan penetapan UMP tahun ini.
Menaker Terbitkan Daftar UMP 2021, KSPI: Kami Tidak Dilibatkan. (Foto : MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan resmi merilis daftar upah minimum 34 provinsi di Indonesia di 2021. Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tanah air serta perlunya penggunaan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan bagi seluruh Gubernur di Indonesia terkait dengan penetapan UMP tahun ini. Penerbitan surat edaran ini dilatarbelakangi pandemi virus Covid-19 yang berdampak pada kemampuan perusahaan demi memenuhi hak pekerja terutama dalam pembayaran upah.

"Kita perlu mengapresiasi Gubernur yang tetap menaikkan UMP disaat pandemi covid ini. Para Gubernur yang menaikkan UMP memakai dasar pertimbangan PP No.78 tahun 2015. Menaikkan berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi Nasional yang dari mulai September 2019-September 2020," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Dengan adanya penerbitan daftar upah minimum 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2021, anggota komite tetap ketenagakerjaan menilai bahwa hal tersebut merupakan langkah tepat ditengah kondisi ekonomi saat ini.

Sementara di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) justru menolak wacana tersebut. Pihaknya menilai, tidak akan ada kenaikan upah akan membuat daya beli masyarakat semakin turun di tengah kesulitan ekonomi.

"Surat edaran Kemenaker ini sangat mengganggu keharmonisan perusahaan karena kalau sampai tidak ada kenaikan upah minimum UMK akan terjadi konflik. Kalau ada Gubernur yang tidak menaikkan UMK/UMP itupun bisa dipahami dengan melihat kondisi wilayah Provinsi Kabupaten/Kota masing-masing," ujarnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes surat edaran resmi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) soal tidak naiknya upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021.

"Kami sama sekali tidak bisa bersimpati dengan Menaker soal UMP maupun UMK itu. Semua keputusan baik SE, dan bahkan rencana RPP Pengupahan untuk UU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur buruh baik dalam Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional," ungkap Said. (FAHMI-Devi)

Baca Juga