Menkeu Akan Gunakan Omnibus Law Agar Netflix dan Spotify Bayar Pajak
Market News
Fahmi Abidin
Selasa, 05 November 2019 11:15 WIB
Menkeu berharap legislatif bisa menyetujui revisi RUU itu agar perusahaan over-the-top (OTT) asing seperti Netflix dan Spotify segera membayar pajak.
Menkeu Akan Gunakan Omnibus Law Agar Netflix dan Spotify Bayar Pajak. (Foto: Ist)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian ke DPR.

Menkeu berharap legislatif bisa menyetujui revisi RUU itu agar perusahaan over-the-top (OTT) asing seperti Netflix dan Spotify segera membayar pajak kepada Indonesia.

RUU dengan skema omnibus law tersebut akan merevisi banyak UU terkait perpajakan. UU yang akan direvisi tersebut mulai dari UU Nomor 80 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) hingga UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Dikatakan Sri Mulyani, pemerintah selama ini tidak bisa memungut pajak kepada perusahaan OTT asing karena mereka tidak mempunyai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Padahal, mereka mencari keuntungan di Indonesia.

“Income banyak Netflix, Spotify, mereka tak punya perusahaan di sini. (Kami) tidak akan bisa memungut pajak karena mereka enggak punya BUT," kata Sri Mulyani seperti dikutip iNews di Gedung DPR, Jakarta Senin (4/11).

Sri Mulyani memastikan rancangan revisi UU KUP itu akan memaksa perusahaan OTT yang mencari keuntungan untuk membayar pajak di Indonesia.

“Kita ingin dalam UU itu, revenue kalian yang dapat dari sini, maka pajak harus dibayar di sini,” imbuhnya.

Kebijakan tersebut, ungkap Menkeu, perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang setara dan adil. Apabila ada perusahaan yang melanggar, maka dia akan menerapkan sanksi tegas. (*)

Baca Juga