AALI
9800
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
785
ACES
1485
ACST
300
ACST-R
0
ADES
1685
ADHI
1105
ADMF
8175
ADMG
165
ADRO
1180
AGAR
436
AGII
1100
AGRO
995
AGRO-R
0
AGRS
308
AHAP
73
AIMS
366
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
488
AKRA
3120
AKSI
800
ALDO
795
ALKA
244
ALMI
244
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/04/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
475.19
-1.04%
-5.00
IHSG
5993.24
-0.75%
-45.08
LQ45
892.79
-1.08%
-9.77
HSI
28621.92
-1.76%
-513.81
N225
28508.55
-2.03%
-591.83
NYSE
0.00
-100%
-16107.56
Kurs
HKD/IDR 1,867
USD/IDR 14,505
Emas
832,144 / gram

Pemerintah Belum Bayar Utang ke Jasa Marga Rp3 Triliun

MARKET NEWS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Senin, 08 Maret 2021 20:51 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat piuang negara kepada perseroannya sebesar Rp3 triliun.
Pemerintah Belum Bayar Utang ke Jasa Marga Rp3 Triliun

IDXChannel - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat piuang negara kepada perseroannya sebesar Rp3 triliun. Utang negara tersebut berasal dari dana talangan yang diberikan BUMN tol tersebut saat melakukan pembebasan lahan untuk sejumlah proyek jalan tol.

Pembebasan lahan itu tercatat dilakukan pada kurun waktu 2016-2020. Dimana, pemerintah saat itu mengalami kekurangan pembayaran sehingga emiten sektor pengelola layanan jalan tol memberikan talangan sebesar Rp5 triliun.

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal menyebut, hingga saat ini pemerintah baru membayar separuh utang dan masih menyisakan Rp3 triliun. 

"Waktu itu sudah dibayar, saat ini tinggal Rp3 triliun yang kita harapkan bisa diterima dalam waktu dekat," ujar Donny dalam webinar bersama wartawan BUMN, Senin (8/3/2021).

Sebelumnya, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, total pengeluaran dana yang digunakan untuk pembebasan lahan mencapai Rp27,26 triliun. Sedangkan pemerintah baru membayarkan utang untuk dana talangan pembebasan lahan ini sebesar Rp22,24 triliun.

Untuk pendanaan pengadaan lahan pihaknya meminjam dana dari pemegang saham dan perbankan. Sehingga perseroan memiliki beban cost of fund terhadap kreditur.

"Ini menyangkut selisih bunga karena kita pinjam untuk pinjaman komersial kemudian pemerintah pemerintah mengembalikan berdasarkan bunga BI7DRR sekitar 4,5-5 persen jadi itu ada selisih bunga sehingga ada Rp1,6 triliun lebih yang kondisinya belum terselesaikan," katanya. 

Jasa Marga memiliki beban cost of fund sebesar Rp2,8 triliun. Namun, pemerintah hanya bisa membayarkan Rp1,94 triliun saja sebab, pemerintah berpatokan kepada bunga BI7DRR, sedangkan pinjaman komersial perbankan ke Jasa Marga menerapkan bunga 8,5 hingga 10,25 persen. 

"Di sini kami mencoba usulan solusinya dikarenakan BPJT hanya menyediakan dana talangan untuk tanah sehingga seluruh biaya yang timbul akibat penyediaan dana talangan tanah menjadi tanggungan pemerintah dan percepatan pengembalian cost of fund maksimum satu bulan sejak penggantian dana talangan tanah, selisih cost of fund kita usulkan diganti tunai atau diperhitungkan dalam investasi," tutur Subakti. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD