Presiden Jokowi “Kebut” Perbaikan Aturan Ekosistem untuk Investasi
Market News
Fahmi Abidin
2 hari yang lalu
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) akan menyelesaikan perbaikan yang berkaitan dengan investasi.
Presiden Jokowi “Kebut” Perbaikan Aturan Ekosistem untuk Investasi. (Foto: Ist)

IDXChannel –Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) akan menyelesaikan perbaikan yang berkaitan dengan investasi. Hal tersebut tuliskan Jokowi di akun Instagram resminya pada Jumat (13/9).

“Selamat pagi. Di dalam sebulan ke depan, saya ingin menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi,” tulis Presiden Jokowi di akun Instagramnya.

Presiden RI meminta para menterinya untuk mengusut tuntas regulasi yang menghambat investasi Foreign Direct Investment (FDI). Selain itu Jokowi juga meminta untuk mencatat nama perusahaan mancanegara yang ingin berinvestasi di Indonesia namun terhambat kendala lapangan.

“Saya minta dicek satu per satu, masalahnya ada di mana, sumbatannya mana, agar kita buka,” tulisnya.

Ditambahkan Presiden Jokowi, lima tahun terakhir Indonesia banyak mengalami kemajuan dalam meningkatkan investasi meski belum cukup, contohnya adalah dibukanya Online Single Submission (OSS).

“Kita perlu bekerja cepat. Dalam lima tahun ini memang sudah ada peningkatan ease of doing business, peringkat daya saing kita naik, dan mulai penyederhanaan perizinan lewat OSS (online single submission) tapi faktanya itu belum cukup. Kita harus bisa lebih cepat lagi,” imbuhnya.

Meski demikian, peringkat daya saing Indonesia di dunia meningkat termasuk pengakuan Bank Dunia atas daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah. Namun hal tersebut disebutkan Jokowi belum cukup untuk mempercepat lagi proses investasi untuk investor asing.

Menurut Presiden, negara pesaing lain sedang berbenah untuk menawarkan para investor dengan tawaran yang menarik, sehingga untuk bersaing Indonesia juga butuh pembenahan secara menyeluruh. “Kita juga harus berbenah dengan perbaikan secara menyeluruh, dari tingkat pusat sampai ke kabupaten dan kota,” imbuhnya. (*)

Baca Juga