Sinergi dengan Kemenkeu, Erick Prioritaskan Penyelesaian untuk Nasabah Jiwasraya

Market News
Fahmi Abidin
Kamis, 16 Januari 2020 12:00 WIB
Menteri Erick Thohir, menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk penyelesaian nasabah Jiwasraya.
Sinergi dengan Kemenkeu, Erick Prioritaskan Penyelesaian untuk Nasabah Jiwasraya. (Foto: Ist)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian dengan nasabah.

“Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu udah ada cashflow Rp1,5-2 triliun, lalu pembentukan Jiwasraya Putra, dimana Jiwasraya Putra itu nanti kita cari partner strategic dimana angkanya 1-3 triliun,” ujar Erick menjawab wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta, Rabu (15/1).

Pembentukan holding itu, menurut Menteri BUMN, juga kalau ditarik 4 tahun ke depan itu kan bisa sampai 8 triliun. Ia juga menambahkan bahwa ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp2 triliunan sampai Rp3 triliun.

“Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan. Nah, yang lainnya tentu yang namanya polis juga itu menjadi bagian dari solusi juga yang akan kita lakukan. Tentu dengan restrukturisasi yang mungkin tadinya bunganya tinggi menjadi bunga yang real, ya yang bunga benaran. Nah kalau itu bunga benaran ya kan cash flow–nya akan terjamin, gitu,” ujar Erick.

Mengenai rencana pengembalian dana nasabah, Menteri BUMN sampaikan bahwa akan dikembalikan dengan bertahap setelah holding-isasi ditandatangani sekitar akhir Februari.

“Karena itu kan memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana Menteri BUMN juga bisa me–merger ataupun melikuidasi, itu menjadi tupoksinya, tapi Ibu Sri Mulyani sendiri nanti kan untuk menjual atau misalnya penyuntikan,” tambah Erick.

Untuk pertemuan dengan DPR pada 20 Januari 2020, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pertemuan bersama Menteri Keuangan dan akan dijelaskan secara terbuka, transparan, dan yang pasti sangat amat memprioritaskan, sesuai dengan arahan Presiden, untuk penyelesaian nasabah. (*)

Baca Juga