Subsidi Bunga Bagi UMKM Siap Digulirkan, Menkeu: Anggarkan Rp34,15 T  

Market News
Shifa Nurhaliza
Selasa, 19 Mei 2020 12:15 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan subsidi bunga dan penundaan pembayaran cicilan pokok UMKM sebagai bagian dari program PEN.
Subsidi Bunga Bagi UMKM Siap Digulirkan, Menkeu: Anggarkan Rp34,15 T . (Foto: Ist)

IDXChannel - Dalam upaya meredam dampak Covid-19 terhadap ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan subsidi bunga dan penundaan pembayaran cicilan pokok UMKM sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"UMKM, mereka mendapat subsidi bunga, penundaan pembayaran cicilan pokok, insentif pajak berupa pajak ditanggung pemerintah sehingga tidak membayar pajak penghasilan," jelasnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, pada Senin (18/5/2020).

Demi mendorong peningkatan ekspor-impor, pemerintah memberikan insentif pajak, insentif pabean dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan terbatas (lartas) dan pembatasan, percepatan proses ekspor-impor terutama untuk sektor industri. Percepatan layanan impor akan dilakukan lewat National Logistic Ecosystem (NLE).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga bagi para pelaku UMKM selama 6 bulan kepada 60,6 juta rekening UMKM yang meminjam pada perbankan maupun non perbankan dan akan mendapat subsidi bunga dengan total anggaran Rp34,15 triliun.

Melansir laman website resmi Kementerian Keuangan, rincian dari Rp27,26 triliun adalah UMKM yang meminjam di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank umum dan perusahaan pembiayaan. Untuk mereka yang meminjam di bawah Rp500 juta, mereka mendapat penundaan angsuran plus subsidi bunga sebesar 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya.

Kemudian, bagi mereka yang meminjam di bank Rp500 juta hingga Rp10 miliar, juga akan mendapat penundaan angsuran serta subsidi bunga sebesar 3% di tiga bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya.

Sedangkan bagi UMKM yang meminjam dari Mekaar, Pegadaian, PIP dan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), mereka dapat diberikan penundaan cicilan pokok 6 bulan dan subsidi bunga diberikan penuh selama 6 bulan. Untuk para pelaku UMKM yang meminjam melalui koperasi, LPDB maupun UMKM di bawah Pemda, mereka juga mendapat relaksasi selama 6 bulan sebesar 6%.

"Jadi, dengan program ini yaitu pemberian subsidi bunga dan restrukturisasi pinjaman UMKM, maka UMKM akan mendapat manfaat dalam bentuk tidak membayar bunga, atau berkurang ppembayaran bunganya dengan anggaran mencapai Rp34,15 triliun. Total penundaan pokok yang tidak dibayarkan dalam 6 bulan ini adalah Rp285,09 triliun. Total outstanding kredit yang diberikan pada UMKM berdasarkan data OJK adalah Rp1.601,75 triliun," tegasnya.

Sri mulyani menyampaikan, adapun kriteria debitur yang mendapat subsidi UMKM yakni pertama, plafon pinjaman UMKM yang tidak melebihi Rp10 miliar, tidak masuk Daftar Hitam Nasional Pinjaman dan kualitas kredit sebelum terjadi Covid-19 per 29 Februari 2020 adalah kolektibilitas 1 dan 2.

Selain itu, UMKM juga perlu memiliki NPWP. Jika belum memiliki NPWP, mereka langsung mendaftarkan NPWPnya. Debitur dengan pinjaman di atas Rp500 juta-Rp10 miliar, mereka melakukan restrukturisasi dengan perusahaan, bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit pada mereka. Bank-bank yang menyalurkan pinjaman pada UMKM meliputi bank Umum, Syariah, BPR, perusahaan pembiayaan termasuk BLU, dan BUMN seperti PNM dan Pegadaian. (*)

Baca Juga