AALI
9975
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1305
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2950
ADHI
1025
ADMF
7700
ADMG
210
ADRO
1700
AGAR
340
AGII
1600
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
65
AIMS
486
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
860
AKRA
3970
AKSI
416
ALDO
1020
ALKA
244
ALMI
246
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
497.28
-2.19%
-11.12
IHSG
6533.93
-1.13%
-74.36
LQ45
930.98
-2.07%
-19.70
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,318
Emas
825,609 / gram

Menag Bakal Kejar 65,5 Juta Pelaku Usaha untuk Disertifikasi Halal

SYARIAH
Michelle Natalia
Minggu, 17 Oktober 2021 18:53 WIB
Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memastikan sertifikasi halal sudah mulai berlaku hari ini, Minggu (17/10/2021).
Menag Bakal Kejar 65,5 Juta Pelaku Usaha untuk Disertifikasi Halal. (Foto: MNC Media)
Menag Bakal Kejar 65,5 Juta Pelaku Usaha untuk Disertifikasi Halal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memastikan sertifikasi halal sudah mulai berlaku hari ini, Minggu (17/10/2021). Kewajiban ini sudah berlaku sejak 17 Oktober 2019.

"Hal tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," terang Yaqut.

Sertifikasi halal sejak itu dilaksanakan oleh BPJPH sebagai leading sector secara administratif dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan produk.

Pada tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan. Di mana telah 27.188 produk telah mendapatkan sertikasi halal.

"Capaian ini perlu diapresiasi. Namun, BPJPH Kemenag juga perlu terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta dan kewajiban bersertifikat halal terus berlanjut," ucap Yaqut.

Untuk tahap kedua, kewajiban bersertifikat halal akan mulai diberlakukan juga bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

"Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026," tambah Yaqut.

Menurutnya, penahapan ini bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya. 

"Cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini suatu keniscayaan dalam implementasi mandatory sertifikasi halal," pungkas Yaqut. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD