AALI
9975
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1305
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2950
ADHI
1025
ADMF
7700
ADMG
210
ADRO
1700
AGAR
340
AGII
1600
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
65
AIMS
486
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
860
AKRA
3970
AKSI
416
ALDO
1020
ALKA
244
ALMI
246
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
497.28
-2.19%
-11.12
IHSG
6533.93
-1.13%
-74.36
LQ45
930.98
-2.07%
-19.70
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,318
Emas
825,609 / gram

UMKM yang Kantongi Sertifikasi Halal Tercatat Hanya Satu Persen

SYARIAH
Rina Anggraeni
Jum'at, 29 Oktober 2021 16:22 WIB
Menkeu Sri Mulyani ungkap sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal agar UMKM eksis dan mendunia.
UMKM yang Kantongi Sertifikasi Halal Tercatat Hanya Satu Persen (Dok.
UMKM yang Kantongi Sertifikasi Halal Tercatat Hanya Satu Persen (Dok.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sertifikasi halal gratis bagi UMKM merupakan langkah awal untuk bisa terus mendukung UMKM Indonesia tidak hanya eksis di dalam negeri namun juga secara global. Hal ini juga menjadi solusi problem masih minimnya jumlah UMKM yang kantongi sertifikasi halal

“Saya berharap Indonesia akan makin maju bangkit kembali ekonominya, terutama didukung dan didorong oleh UMKM dan juga kemampuan UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen dalam negeri maupun luar negeri dalam memproduksi produk-produk halal yang saya harapkan makin meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia menembus pasar dunia,” jelas Sri Mulyani, Jumat (29/10/2021).

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB 61% atau senilai Rp8.573 triliun. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar yaitu 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, Menkeu mengingatkan bahwa UMKM masih memiliki kesempatan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi lebih besar. 

Dari sisi investasi, UMKM baru memiliki kontribusi sebesar 58,1%. Selain itu, baru 1% UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37%, serta baru ada 6,3% UMKM yang terlibat aktif dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara.

“Angka-angka ini menggambarkan level yang masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting yang salah satu temanya mengenai sertifikasi halal. Ini tidak hanya diukur dari sisi kehalalan produknya, namun juga proses pembuatan yang harus bersih dan sehat atau higienis,” terang Menkeu.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini memberikan pemihakan dengan menetapkan tarif Rp0 untuk UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Pada kesempatan itu, Menkeu menyebut bahwa Pemerintah juga meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren. Salah satunya dengan suatu menciptakan integrasi dari keuangan syariah dan memasukkan dalam halal value chain untuk menopang perekonomian di sekitar Pondok Pesantren, antara lain melalui pendirian unit layanan keuangan syariah pesantren yang merupakan kolaborasi dan bertujuan untuk memudahkan akses layanan keuangan syariah terutama bagi masyarakat dan UMKM yang berada di sekitar Pesantren.

Secara umum, menyebutkan beberapa dukungan yang diberikan Pemerintah untuk UMKM agar mampu naik kelas. 

"Pemerintah memberikan bantuan modal dan subsidi bunga kredit bagi UMKM saat terjadinya pandemi Covid-19 agar UMKM mampu bertahan sekaligus bangkit lebih kuat selepas pandemi," tandasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD