Bebas Utang Fintech, Ini Tips dari Bos OJK

Yuk Nabung Saham
Fahmi Abidin
Senin, 23 September 2019 16:30 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi saran kepada masyarakat agar bisa bebas dari utang karena tidak ketidakmampuan membayar.
Bebas Utang Fintech, Ini Tips dari Bos OJK. (Foto: Ist)

IDXChannel – Perkembangan dunia financial technology (fintech) sangat tinggi dan cepat, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi saran kepada masyarakat agar bisa bebas dari utang karena tidak ketidakmampuan membayar.

Dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, masyarakat seharusnya memiliki pekerjaan terlebih dahulu sebelum menjadi nasabah fintech. Hal ini untuk lebih mudah memperkirakan kemampuan membayar dengan jumlah pinjamannya.

“Nanti jangan sampai enggak kuat membayar. Karena pasti ditagih kalau ditagih pasti menjadi enggak enak dan menjadi tercatat dalam list yang tidak membayar," katanya.

Jika tidak mampu lagi menjadi nasabah, sebaiknya tidak perlu diteruskan meminjam pada fintech lagi. Karena menurut Wimboh, jika tidak bisa membayar jumlah yang dipinjam nasabah tersebut terjerat utang yang tidak bisa dibayar.

“Sebenarnya, itu tidak hanya provider yang harus memenuhi etika. Tapi, nasabah juga harus memenuhi etika. kalau, pinjam ya terukur jangan sampai pinjam 20 kali dari berbagai fintech, jangan,” imbuhnya.

Menurutnya Wimboh, penting juga masyarakat cek perusahaan fintech yang nanti akan dijadikan tempat peminjaman uang adalah perusahaan legal atau illegal. Wimboh menambahkan pihaknya sedang mengumpulkan data pengguna agar perusahaan fintech legal dapat mendeteksi peminjam yang tidak memiliki track record baik sebelumnya.

Contohnya, untuk nasabah yang pernah meminjam uang di fintech dan tidak membayar pinjamannya, maka sampai kapanpun tidak akan bisa meminjam lagi. Selain itu, OJK sudah membentuk asosiasi penyelenggara fintech untuk meminimalisasi risiko tersebut.

“Asosiasi bertugas untuk membuat kode etik penyelenggara fintech agar kode etik ini tetap dalam koridor dalam jual beli data, tidak boleh menagih dengan cara semana-mena dan data harus transparan,” jelasnya. (*)

Baca Juga