BI Dorong Dunia Usaha Agresif Manfaatkan Fasilitas Pembiayaan dari Bank

Bank Indonesia (BI) menilai ruang penyaluran kredit perbankan nasional masih sangat terbuka untuk diakselerasi.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menilai ruang penyaluran kredit perbankan nasional masih sangat terbuka untuk diakselerasi. 

Meski penyaluran kredit perbankan melonjak sebesar 13,58 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juli 2026, salah satu tantangan utama kini berada di sisi permintaan (demand side), di mana dunia usaha belum sepenuhnya mencairkan fasilitas pembiayaan yang telah disediakan bank.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis menjelaskan bahwa dinamika penyerapan kredit dari korporasi swasta masih terus didalami oleh otoritas moneter.

"Kalau dari sisi korporasinya juga, fasilitas banyak yang belum dipakai. Kami belum pakai semua, karena kami masih melihat," ujar Alexander dalam Taklimat Media BI di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Alexander menjelaskan laju penyaluran kredit pada sektor-sektor prioritas pemerintah tercatat melaju kencang. Namun, BI mendorong perbankan tidak hanya berfokus pada sektor prioritas utama, tetapi juga turut memperluas portofolio ke sektor-sektor penopang yang terintegrasi, seperti transportasi, distribusi, hingga pertanian.

"Intensi kita tetap mempertahankan financing itu sebenarnya pengennya bahwa sektor-sektor lain juga menopang sektor-sektor pemerintah," ujar dia.

Untuk memicu penyaluran tersebut, BI mengoptimalkan pembaruan skema Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mencakup saluran pembiayaan (financing channel) serta saluran pendalaman pasar uang (PPU channel).

"Di KLM itu ada sisi financing-nya, ada sisi PPU-nya," kata Alexander.

Dukungan kelonggaran likuiditas serta biaya pendanaan (cost of fund) yang lebih rendah diharapkan dapat membantu bank meningkatkan penilaian risiko debitur sehingga mampu menawarkan tingkat bunga kredit yang lebih kompetitif.

Alexander menggarisbawahi pemulihan fungsi intermediasi memerlukan langkah simultan dari kedua belah pihak. Di saat perbankan memegang likuiditas melimpah, sektor swasta pun dituntut untuk lebih agresif dalam mengeksekusi rencana ekspansi bisnis.

"Kalau bank-nya sudah, tapi belum sekencang yang kita harapkan. Sama juga di mana belum se-willing sektor swastanya yang kita harapkan," ujarnya.

Hingga pekan pertama Agustus 2026, total insentif KLM yang telah diserap perbankan menembus Rp446,5 triliun (terdiri dari financing channel Rp368,4 triliun, interest rate channel Rp73,2 triliun, dan financing to funding channel Rp4,9 triliun).

Sektor perbankan domestik juga ditopang oleh fundamental yang kokoh. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) per Juni 2026 berada di posisi tinggi yakni 23,70 persen.

Sementara rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga di level 2,09 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto, disokong rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 23,10 persen per Juli 2026.

Mulai 1 September 2026, BI resmi memberlakukan pembaruan desain KLM yang memberikan total potensi insentif potongan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 6 persen dari DPK.

Dalam skema baru ini, interest rate channel dialihkan menjadi skema KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) dengan insentif 2 persen bagi bank yang mengelola kepemilikan SBN dan SRBI non-repo rupiah di bawah batas 19 persen dari total pendanaan. 

Sementara itu, alokasi insentif financing channel disesuaikan menjadi maksimal 4 persen dari DPK.

(NIA DEVIYANA)