BTN (BBTN) Sebut 10 Persen Nasabah KPR Subsidi Berasal dari Sektor Informal
Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10 persen dari total nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi BTN.
IDXChannel – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyebut, saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10 persen dari total nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi BTN.
Hal tersebut diungkap Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di sela-sela Akad massal KPR dan penyerahan kunci rumah untuk 26.000 unit rumah subsidi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Senin (29/9/2025).
Ke depan, BTN komitmen porsi ini akan terus meningkat. Adapun untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 26.000 unit rumah di seluruh Indonesia.
Akad massal tersebut melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk BTN yang merupakan mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 80 persen secara nasional.
Sebanyak 200 debitur dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hadir langsung di lokasi, sedangkan 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik pada 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Menurut dia, BTN terus melakukan langkah proaktif menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah ditambahnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun ini.
“BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Kalau dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah, jadi BTN menjalankan mesin terbesar di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,” ujar Nixon.
Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 datang dari 17 kategori profesi MBR, yakni di antaranya asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, dan lain-lain.
Nixon mengatakan, para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi.
Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bank-bank penyalur KPR FLPP termasuk BTN, serta BP Tapera yang telah memungkinkan akad massal terselenggara bagi 26.000 debitur KPR Subsidi FLPP. Dengan upaya ini, Presiden mengatakan, sektor perumahan dapat menjadi motor bagi pembangunan ekonomi negara.
“Perumahan bisa dan selalu menjadi motor dari pembangunan ekonomi, sebab itu kita berikan perhatian dan kita tetapkan target sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif adalah harus berani bercita-cita tinggi dan berbuat yang lebih baik untuk rakyat,” tutur Presiden.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, akad massal KPR untuk 26.000 unit rumah merupakan wujud hadirnya negara bagi rakyat dalam menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah sebanyak 9,9 juta di Indonesia. Menteri PKP turut mengapresiasi BTN sebagai bank penyalur KPR FLPP terbesar yang terus konsisten menyediakan kebutuhan rumah bagi rakyat.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220.000 ribu per tahun, tetapi belum satu tahun Pak Prabowo menjadi Presiden, sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Ini tidak pernah ada sepanjang sejarah. Kami juga mengapresiasi bank-bank penyalur yang telah mendukung program ini,” tuturnya.
Menteri PKP menambahkan, pemerintah telah menyediakan delapan kebijakan yang membantu perbankan untuk dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi, yakni di antaranya dukungan untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan akad massal sebanyak 26.000 rumah merupakan inisiatif strategis untuk mengakselerasi penyaluran KPR FLPP.
BP Tapera sebagai mitra BTN mengapresiasi langkah pemerintah dan perseroan dalam mendukung program ini. “Program FLPP merupakan program perumahan yang paling diminati masyarakat, sehingga kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan tambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit tahun ini, serta bank-bank penyalur yang memungkinkan program ini dapat terlaksana,” ujar Heru.
Data BP Tapera menunjukkan, realisasi KPR FLPP telah mencapai 183.058 unit senilai Rp22,71 triliun yang disalurkan oleh 38 bank termasuk BTN, naik 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 151.902 unit.
(kunthi fahmar sandy)