Dukung Percepatan Digitalisasi Daerah, Kontribusi Bank DKI Diapresiasi
keberadaan BPD disebut sangat penting untuk menyediakan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
IDXChannel - Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) mengukuhkan PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bank DKI) sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Dalam Mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023.
Gelar tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD 2023, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Turut hadir dalam Rakornas, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, yang hadir secara daring.
Satgas P2DD melakukan evaluasi kinerja TP2DD sepanjang 2022 lalu. Hasilnya, Satgas P2DD menetapkan 15 Pemerintah Daerah (Pemda) Penerima Terbaik, satu Pemda Unggulan Terbaik, dan satu BPD yang paling mendukung P2DD. Sementara, Bank DKI menjadi satu-satunya BPD yang menerima penghargaan tersebut.
"Prestasi ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan transformasi digitalisasi kami, dan tentunya menjadi esensi atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung digitalisasi di daerah, khususnya DKI Jakarta," ujar Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, dalam keterangan resminya.
Menurut Amirul, Bank DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjadi mitra yang handal dalam mendukung digitalisasi daerah. Salah satunya dengan menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan.
Dukungan Bank DKI terhadap Pemprov DKI Jakarta diantaranya melalui elektronifikasi pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, melalui layanan Cash Management System (CMS), sehingga SKPD dapat memantau aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening secara mudah, real time dan lebih akurat.
Senada dengan itu, dalam sambutannya, Menko Perekonomian sekaligus sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa hampir seluruh anggaran daerah dikelola melalui BPD.
Sehingga, keberadaan BPD disebut Airlangga sangat penting untuk menyediakan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
Karenanya, digitalisasi perbankan dengan sistem informasi Pemda menjadi sangat krusial untuk dilakukan oleh seluruh jejaring BPD yang ada di Indonesia.
"(Digitalisasi BPD) iini menjadi penting, dan membutuhkan dukungan penuh dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tegas Airlangga. (TSA)