Fintech Dinilai Lebih Realistis untuk Modal Koperasi Merah Putih Ketimbang Pinjaman Bank BUMN
Skema pemodalan berbasis teknologi finansial (fintech) dinilai lebih tepat dan realistis untuk membiayai Koperasi Merah Putih (KMP).
IDXChannel — Skema pemodalan berbasis teknologi finansial (fintech) dinilai lebih tepat dan realistis untuk membiayai Koperasi Merah Putih (KMP) dibandingkan skema pendanaan lewat pinjaman bank-bank BUMN anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Kalau bilang kita siapkan dana sekian, itu mengundang para pencuri bangun dari tidurnya. Yang dibutuhkan koperasi adalah iklim kebijakan yang sehat,” ujar Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2020 Hendrikus Passagi saat ditemui IDXChannel di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Menurut Hendrikus, industri perbankan memiliki keterbatasan struktural karena tunduk pada standar dan pengawasan internasional seperti yang ditetapkan Bank for International Settlement (BIS).
Dia mengingatkan, ketidaksesuaian dalam praktik penyaluran pembiayaan bisa berdampak pada reputasi dan akses sistem keuangan Indonesia secara global.
Sebaliknya, dia melihat ekosistem fintech peer-to-peer lending (P2P) sebagai opsi yang lebih fleksibel dan progresif untuk mendukung pertumbuhan koperasi.
“Fintech P2P itu 100 persen berbasis teknologi dan hanya diawasi oleh OJK. Koperasi bisa langsung terhubung dengan sistem pembayaran, pemasaran, dan logistik,” katanya.
Sebelumnya dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, plafon pinjaman koperasi tetap ditetapkan maksimal Rp3 miliar dengan tenor enam tahun. Namun, pencairannya tetap akan melalui survei kelayakan oleh perbankan nasional.
Menurutnya, pengawasan koperasi di daerah akan diperkuat lewat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh koperasi dalam skema Koperasi Merah Putih aktif beroperasi pada 28 Oktober 2025.
Meski demikian, Hendrikus kembali menegaskan aspek kebijakan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam membina koperasi.
“Banyak pelaku koperasi tak butuh dana, tapi dukungan kebijakan,” kata Hendrikus.
(Dhera Arizona)