Ini Jamu Kuat BI Jaga Stabilitas dan Genjot Ekonomi RI
Bank Indonesia (BI) terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Gubernur BI, Perry Warjiyo pun membeberkan sejumlah langkah strategis yang diambil. Pertama, katanya, memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
"Selain itu, pembelian atau penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, dan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing," ujar Perry dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Langkah kedua, mengeluarkan ketentuan terkait dengan instrumen penempatan DHE SDA pada sistem keuangan Indonesia dengan 3 prinsip, yaitu sejalan dengan pengaturan dalam PP 36/2023, pemanfaatan DHE SDA tersebut untuk kebutuhan dalam negeri, jenis instrumen yang diperbolehkan tetap berdasarkan prinsip dan dimaksud, serta sesuai perkembangan ekonomi dan pasar keuangan.
"Yang ketiga, memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023," paparnya.
Juga mencakup penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan pada sektor hilirisasi minerba dan hilirisasi non minerba (termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau," ungkap Perry.
Hal ini juga mencakup penetapan besaran total insentif paling besar 4%, meningkat dari sebelumnya paling besar 2,8%, yang terdiri dari insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh BI, paling besar 2%, meningkat dari sebelumnya 1,5%, insentif kepada bank penyalur kredit/pembiayaan inklusif ditingkatkan dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%.
Rinciannya, 1% untuk penyaluran kredit UMKM atau KUR dan 0,5% untuk penyaluran kredit UMi, dan insentif terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan hijau menjadi paling besar 0,5%, meningkat dari sebelumnya 0,3%.
"Termasuk implementasi KLM dilakukan melalui pengurangan giro di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata," ucap Perry.
Langkah keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga sektor-sektor hilirisasi. Kelima, mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital, melalui beberapa kebijakan.
"Penguatan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS segmen usaha mikro (UMI) berdasarkan nominal per transaksi secara progresif, di mana transaksi sampai dengan Rp100 ribu dikenakan MDR 0% dan transaksi di atas Rp100 ribu dikenakan MDR 0,3%, dengan masa berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri," ungkap Perry.
Ini juga mencakup akselerasi QRIS melalui perluasan fitur QRIS Tuntas (Tarik Tunai Setor) dan perluasan QRIS antar negara dan penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional dan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) dalam rangka Perayaan Kemerdekaan RI.
Perry menegaskan, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Sinergi kebijakan antara BI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha untuk mendorong hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan dan perikanan), perumahan, pariwisata dan pembiayaan inklusif (UMKM, KUR, UMi) dan hijau.
"BI juga memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami juga memperkuat sinergi dengan Kementerian atau Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan," pungkas Perry.
(FAY)