Program Penjaminan Polis Mulai Dimatangkan, OJK-LPS Sepakati Mekanisme Pertukaran Data
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP).
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi untuk mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Kedua lembaga menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagai landasan operasional pelaksanaan program tersebut.
Penandatanganan juklak tersebut dilakukan di Bali pada Selasa (17/11/2026) oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba.
Ogi mengatakan, pertukaran data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kesiapan PPP, terutama dalam menentukan kepesertaan perusahaan asuransi, menilai risiko, hingga mengantisipasi potensi kegagalan perusahaan. Melalui mekanisme tersebut, OJK dan LPS diharapkan dapat memiliki informasi yang akurat dan saling melengkapi.
"Penandatanganan juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Dalam juklak tersebut, cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran informasi dilakukan dua arah antara OJK dan LPS sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Juklak itu juga mengatur penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran informasi. Adapun hal-hal yang belum diatur dapat dibahas dan disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, kesiapan PPP tidak hanya bergantung pada tersedianya mekanisme pertukaran data, tetapi juga kualitas dan keamanan informasi yang digunakan. Pasalnya, data pengawasan yang dipertukarkan memuat informasi sensitif sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Mekanisme pertukaran juga diarahkan agar efisien dan tidak menambah beban pelaporan industri asuransi.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," katanya.
OJK menilai PPP akan melengkapi agenda penguatan industri perasuransian, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Karena itu, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan akan melanjutkan persiapan melalui penguatan koordinasi, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif dan kredibel.
(Rahmat Fiansyah)