Sri Mulyani Ungkap 29,2 Juta UMKM Masih Sulit Dapat Pembiayaan
Sri Mulyani mengatakan, kendala pembiayaan membuat UMKM sulit menembus pasar ekspor.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat sebanyak 29,2 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum mendapat akses pembiayaan.
Dia pun meminta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) melalui agen BRILink untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk 29,2 juta UMKM tersebut.
“Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan 29,2 juta UMKM, lebih karena masalah affordability (keterjangkauan). Ini dua hal yang saya harapkan BRI dengan melakukan penetrasi hingga ke akar rumput melalui BRILink agen," ujar Sri Mulyani saat gelaran BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3/2024).
Sri Mulyani menambahkan, kendala pembiayaan membuat UMKM sulit menembus pasar ekspor. Saat ini, kontribusi UMKM di Tanah Air baru menyentuh 15 persen terhadap total ekspor Indonesia.
"Kontribusi dari UMKM kita baru 15 persen terhadap total ekspor kita," paparnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengingatkan bahwa peran UMKM bagi makro ekonomi nasional begitu besar. Di mana, UMKM telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan porsi hingga 61 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara (Asean) dan Negara G20.
Bahkan, 97 persen dari total serapan tenaga kerja di dalam negeri berasal dari UMKM, ini relatif tinggi dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyoroti porsi pembiayaan perbankan untuk UMKM yang baru menyentuh 20 persen, relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara.
“Makanya, tadi disampaikan pak Sunarso dengan berbagai cara untuk penetrasi ke level akar rumput dengan BRI agennya, BRILink, dan dengan digital teknologi kita harap akan mengangkat banyak sektor UMKM,” ucap Menkeu.
Kendati begitu, ada 121,7 juta UMKM sudah mendapatkan akses pembiayaan. Rinciannya, 40 juta melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), 20 juta lewat Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 35 juta melalui lembaga keuangan khusus, termasuk 7,6 juta UMKM melalui BLU.
(NIA)