Thomas Djiwandono Tegaskan Mundur dari Gerindra Demi Jaga Independensi BI
Status politik Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menjadi sorotan utama di tengah proses fit and proper test.
IDXChannel - Status politik Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menjadi sorotan utama di tengah proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.
Dalam sesi tanya jawab di Komisi XI DPR RI, Thomas mengklarifikasi posisinya di Partai Gerindra guna menjawab keraguan mengenai aspek independensi jika nantinya terpilih sebagai petinggi bank sentral.
Pertanyaan krusial tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Muhidin M. Said, yang mempertanyakan status Thomas sebagai Bendahara Umum Gerindra.
"Bapak masih anggota Bendahara Partai Gerindra, apakah bapak sudah mengundurkan diri? Atau nanti bagaimana itu?" tanya Muhidin di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).
Menanggapi hal tersebut, Thomas secara tegas menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Keputusan tersebut diambil saat dirinya masih bertugas di Kementerian Keuangan dengan alasan regenerasi setelah menjabat selama 17 tahun.
“Jawabannya tidak (anggota partai Gerindra). Sejak bulan Maret 2025 sebenarnya di mana saya sudah tidak lagi, saya waktu itu memutuskan meminta izin juga karena waktu itu masih di Kemenkeu dan saya izin tidak jadi bendahara umum karena sudah 18 tahun eh 17 tahun jadi perlu regenerasi,” papar Thomas.
Lebih lanjut, Thomas mengungkapkan komitmen yang lebih besar terkait keanggotaannya di partai besutan Prabowo Subianto tersebut demi menjaga marwah profesionalisme di Bank Indonesia.
"Saya juga bukan anggota Gerindra per 31 Desember tahun ini dan ini adalah komitmen saya terhadap satu, independensi Bank Indonesia, tapi kedua rasa profesionalisme saya," kata Thomas.
Guna memastikan pernyataan tersebut bukan sekadar klaim lisan, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta bukti fisik berupa dokumen pendukung. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi.
"Bisa dilampirkan suratnya? Ini penting Pak supaya klarifikasi ini datang dari Bapak dengan dokumen resmi," kata Misbakhun.
Merespons permintaan tersebut, Thomas langsung menunjukkan surat resmi di tengah rapat sebagai bukti validitas pengunduran dirinya dari struktur maupun keanggotaan partai.
"Resmi Pak, resmi dari surat pengunduran diri saya dan dari DPP Gerindra," ujar Thomas sambil menunjukkan dokumen tersebut.
Selain isu politik, Muhidin sempat menyinggung soal tren nilai tukar yang merosot dan rencana redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi daya beli). Menjawab hal ini, Thomas menilai bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas utama.
Terkait redenominasi, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang matang agar masyarakat tidak terpengaruh secara psikologis atau salah mengartikan kebijakan tersebut sebagai pemotongan nilai uang (sanering).
Langkah Thomas yang menanggalkan status kepartaiannya ini dinilai sebagai upaya serius untuk memenuhi syarat Undang-Undang Bank Indonesia yang menuntut integritas dan independensi dewan gubernur dari pengaruh kepentingan politik praktis.
(Febrina Ratna Iskana)