Menjaga Keadilan dari Ketersediaan Listrik untuk Semua

PLN juga bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

IDXChannel - "the worst form of injustice is pretended justice."

Sejak sekitar abad ketiga sebelum masehi (SM), seorang pemikir asal Yunani, Plato, telah membahas tentang pentingnya azas keadlian dalam hidup bermasyarakat.

Menurut salah satu tokoh peletak dasar konsep agama di masyarakat Barat tersebut, terpenuhinya rasa keadilan, bersama kebenaran dan kebebasan, merupakan pangkal dari kebahagiaan manusia.

Karenanya, bentuk terburuk dari sebuah praktik ketidakadilan, menurut Plato, adalah justru dari sebuah keadilan semu.

Seperti halnya yang juga telah termaktub dalam sila ke-5 Pancasila, dalam konteks Indonesia, yaitu terciptanya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Jadi kalau kita berbicara tentang sila ke-5 (Pancasila), kita berbicara sila yang itu (kalimatnya) kita ingat, tapi apakah hanya tertulis di atas kertas saja, atau bisa kita operasionalisasi secara efektif di lapangan," ujar Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, dalam sebuah wawancaranya bersama IDXChannel TV.

Menurut Darmawan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, PT PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tentu turut juga mengemban tanggung jawab tersebut.

Dengan corebusiness perusahaan yang menggeluti persoalan pasokan listrik, PLN juga merasa bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Untuk itu, PLN dengan didukung oleh pemerintah, telah menjalankan program yang namanya listrik desa. Ini kita berbicara desa-desa yang terpencil, baik itu di Pulau Rote, di Papua, bahkan di Jawa pun ada, di Sumatera pun ada, di Karimun Jawa ada, di seantero Nusantara," tutur Darmawan.

Karenanya, Darmawan menekankan bahwa lingkup bisnis PLN tidak hanya mencakup kota-kota besar saja, melainkan mencakup seluruh wilayah. Tak terkecuali juga wilayah terpencil di kawasan perbatasan, yang masuk dalam kategori wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

Meski, Darmawan juga mengakui bahwa dalam program elektrifikasi wilayah di desa-desa terpencil tersebut, pihaknya menghadapi sejumlah tantangan.

Sebut saja, salah satu tantangan terbesar, adalah terkait kebutuhan biaya investasi yang terbilang tinggi, yaitu sekitar Rp10 juta hingga Rp50 juta per pelanggan.

Besarnya nilai investasi tersebut tak lepas dari karakter geografis wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, dengan kondisi alam yang juga cukup menantang.

Karenanya, kondisi keuangan yang sehat dan kuat tentu menjadi salah satu kunci utama bagi PLN dalam menjalankan bisnisnya.

Kondisi tersebut tentu harus ditopang oleh realisasi kinerja yang solid dan maksimal, sehingga perusahaan dapat mengejar target-target yang telah dicanangkan.

Terkait hal itu, PLN di sepanjang 2022 lalu sukses membukukan keuntungan sebesar Rp14,4 triliun, meningkat sekitar Rp1,3 triliun dibanding tahun sebelumnya.

"Ada cerita heroik, bahwa selama masa COVID-19 lalu kami berhasil membayar hutang perusahaan sebesar Rp62,5 triliun," ungkap Darmawan.

Dengan langkah pembayaran yang dilakukan, PLN disebut Darmawan berhasil menekan biaya belanja operasional (operational expenditure/Opex) dari segi kewajiban pembayaran bunga yang mencapai Rp5 triliun per tahun.

Kondisi tersebut telah dicarry over hingga 2024 mendatang, sehingga Darmawan tak ragu untuk mengeklaim bahwa kondisi keuangan PLN saat ini dalam kondisi yang sangat kuat.

Tak hanya mengejar keuangan yang positif, salah satu bentuk lain keadilan dalam ketersediaan listrik, adalah kualitas pasokan yang merupakan energi bersih, lantaran berbasis pada energi baru terbarukan (EBT).

Dalam konteks tersebut, PLN bersama pemerintah berkolaborasi dalam menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang diklaim menjadi capaian energi paling hijau dalam sejarah.

PLN kemudian menerjemahkan semangat tersebut, diantaranya, dengan meningkatkan kapasitas pembangkit EBT sebesar 20,9 Giga Watt.

"Kami memastikan bahwa PLN fully commited dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan yang lebih baik dari generasi saat ini," papar Darmawan.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut, Darmawan menjelaskan, bahwa sejak tiga tahun lalu PLN telah menginisiasi dihapuskannya 13 GW pembangkit listrik batu bara dalam fase perencanaan.

Dengan penghapusan tersebut, PLN disebut berhasil menghindari terciptanya emisi gas rumah kaca sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun.

Sementara di sektor hilir, PLN juga terus menggenjot pengembangan ekosistem kendaraan listrik, sebagai bentuk nyata dari pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Saat ini, PLN terus memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Hingga saat ini PLN telah menyediakan 616 unit SPKLU, 1.056 SPBKLU dan 6.705 stasiun pengisian listrik umum.

Dengan berbagai langkah dan strategi yang telah dilakukan, PLN pun makin percaya diri bakal mewujudkan capaian Indonesia Terang yang telah menjadi target dari pemerintah. (TSA)