ECONOMICS

10 Ribu Rumah Tak Layak Huni Keluarga Siswa Sekolah Rakyat Bakal Direnovasi

Rohman Wibowo 12/05/2026 04:28 WIB

Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal merenovasi 10.000 rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

10 Ribu Rumah Tak Layak Huni Keluarga Siswa Sekolah Rakyat Bakal Direnovasi (FOTO:Dok Ist)

IDXChannel - Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal merenovasi 10.000 rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

“Iya, 10.000 (unit). Alhamdulillah ini sudah luar biasa Pak Ara ini memberikan satu alokasi yang sesuai dengan harapan kami,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Dia mengungkapkan, program renovasi rumah tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa-siswa sekolah rakyat dibantu dengan program renovasi agar rumahnya lebih layak huni,” ujar dia.

Ia menyebutkan, ada sejumlah syarat bagi penerima bantuan program bedah rumah ini, salah satunya tanah harus milik penerima program.

“Diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat. Jadi misalnya tentang kepemilikan tanahnya, kemudian tentang keamanan untuk renovasinya,” katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, bersama Kemensos akan melakukan survei di sejumlah daerah, mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Bali.

“Kalau boleh nanti kita hadir di berapa titik ya sama-sama ya. Sama Beliau (Menteri Sosial) mungkin di NTT, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Bali ya. Supaya kita bisa mulai segeralah programnya,” tuturnya.

Ia berkata, saat ini baru 50 persen data RTLH yang diterima kementeriannya untuk disalurkan kepada keluarga para siswa Sekolah Rakyat. Ihwal itu, dirinya menargetkan seluruh data harus lengkap di awal Juni 2026 sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai.

“Kalau boleh di tanggal 1 Juni (2026) data-data paling lama masuk. Sekarang data sudah masuk 5.000 (rumah tidak layak huni), 5.000 ini kita sudah bisa jalan,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

SHARE