10 Tahun Jokowi, 6 Ribu Km Jalan Nasional hingga 43 Bendungan Dibangun
Selama 10 tahun, pembangunan infrastruktur dilakukan di berbagai sektor mulai dari konektivitas hingga air minum.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pembangunan infrastruktur yang selesai dikerjakan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal mengatakan, Presiden Jokowi membangun ribuan kilometer (km) jalan, baik jalan tol maupun jalan nasional, sebagai dukungan konektivitas di Tanah Air. Untuk jalan nasional yang dibangun mencapai 6.000 km sementara jalan tol 2.700 km.
Zainal mengatakan, pemerintah juga menangani preservasi jalan daerah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian ini hingga tahun lalu mencapai 3.195 km jalan daerah dan jembatan sepanjang 3 km.
"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Zainal lewat keterangan resmi, Minggu (18/8/2024).
Selain itu, kata Zainal, pembangunan di sektor perumahan juga menjadi prioritas lewat Program Satu Juta Rumah. Program yang digagas Presiden Jokowi sejak 2015 itu telah menciptakan 8,2 juta unit rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di sektor Sumber Daya Air (SDA), dia menyebut selama 10 tahun terbangun 43 bendungan dari target awal 61 bendungan yang ditetapkan Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan tersebut juga diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektare (ha) dan rehabilitasi 4,3 juta ha.
"Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan, meningkat dari semula 11 persen di tahun 2014 menjadi 19 persen di tahun 2024 dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1,5 di tahun 2014 menjadi 2,5 di tahun 2024," ujarnya.
Zainal menambahkan, Presiden juga mendukung pembangunan infrastruktur air untuk mendukung akses air minum layak bagi masyarakat sebesar 92 persen hingga 2023 lewat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Untuk akses sanitasi layak, saat ini mencapai sebesar 82 persen melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T).
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi salah satu prioritas pemerintahan ke depan. Saat ini, kata dia, Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
(Rahmat Fiansyah)