100 WNI di London Tak Dapat Memilih pada Pemilu 2024, Diintimidasi hingga Diusir
Lebih dari 100 WNI di London, Inggris mengaku kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Pemilu 2024.
IDXChannel - Lebih dari 100 Warga Negara Indonesia (WNI) di London, Inggris mengaku kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Pemilu 2024.
Masyarakat mengaku diintimidasi bahkan diusir oleh petugas TPS 001 di KIA Oval, Kennington, London dengan mendatangkan pihak keamanan setempat.
"Bukan hanya saya saja tapi ada mungkin 100 lebih masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai pemilih khusus tambahan tidak bisa memilih," kata Romaito Azhar, salah satu WNI di London saat dihubungi MNC Portal, Selasa (1/2/2024).
Dia mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menyampaikan jadwal pemungutan suara bagi peserta DPK sampai pukul 18.00 waktu setempat. Namun ketika peserta DPK tiba mereka tak bisa mencoblos meski sudah tiba di tempat pemungutan suara (TPS) sejak pukul 17.00 WIB.
"Kita sudah datang sesuai dengan jadwal yang disebarkan oleh PPLN yang di London. Kebetulan saya BPTB bersama teman-teman lain yaitu sama daftar pemilih khusus," katanya.
"Kita tidak diperbolehkan masuk untuk dapat tiket dan kita sudah datang sebelum jam 5 sore. Bahkan teman-teman yang sudah datang dari pagi disuruh datang lagi jam 17 tapi setelah datang jam 5 gak boleh masuk ke dalam ruangan KIA Oval itu," katanya.
Tidak hanya dilarang masuk, WNI yang meminta hak konstitusionalnya itu juga mendapatkan intimidasi oleh petugas PPLN dengan mendatangkan petugas keamanan untuk mengusir padahal tidak membuat keributan.
Setelah menunggu lama dan tidak diperbolehkan masuk melalui pintu satu, dua, dan tiga akhirnya menggunakan cara menggunakan undangan yang telah dipakai.
"Padahal kita sudah menunggu lama di depan gate sesuai instruksi mereka tapi kita tidak bisa masuk. Saya akhirnya memakai tiket yang sudah dipakai jadi saya hanya masuk ke dalam untuk meminta klarifikasi pada Ketua PPLN kita duduk dengan Bawaslu," katanya.
Dari hasil komunikasi dengan Ketua PPLN disebutkan bahwa masyarakat tidak dapat memilih karena telah diatur. Romaito mengaku kecewa dengan putusan yang diambil secara mendadak tanpa ada mekanisme yang jelas.
Dia mengaku kecewa dan dipermainkan dengan perlakuan yang diberikan PPLN UK dalam pengelolaan pemilu 2024. Padahal untuk menyalurkan hak konstitusinya, Azhar mengaku telah meluangkan banyak waktu dan mengeluarkan banyak dana yang harus dikeluarkan.
Lebih dari itu, dia mengaku khawatir surat suara yang ada kemudian diperlakukan dengan tidak sewajarnya seperti yang terjadi di Malaysia.
"Harus ke London dan kalau pakai Bus itu jaraknya 9 Jam dan kita pakai Trem itu 5 jam. Saya pakai seumur umur Trem dan harganya sampai Rp1,300.000. Ini untuk kita voting temen-temen yang lain dihalang-halangi saya merasa sangat dirugikan," pungkasnya.
(SLF)