Ada Ketidakpastian Global, APBN Masih Catatkan Surplus Rp8,1 Triliun hingga Maret 2024
Surplus anggaran ini setara 0,04% produk domestik bruto (PDB).
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih mencetak surplus hingga Maret 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN 2024 mencatat surplus sebanyak Rp8,1 triliun hingga akhir Maret 2024. Surplus anggaran ini setara 0,04% produk domestik bruto (PDB).
"APBN mencatatkan surplus Rp8,1 triliun hingga akhir Maret 2024, ini setara dengan 0,04% dari PDB," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2024, Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani menambahkan, surplus APBN hingga akhir Maret 2024 ini berasal dari pendapatan negara yang terkumpul Rp620,01 triliun. Realisasi ini mencapai 22,1% dari target APBN 2024.
Namun, realisasi penerimaan negara ini turun 4,1% dari periode sama tahun lalu, atau year on year (yoy).
Penurunan ini karena adanya pertumbuhan penerimaan negara yang cukup tinggi pada periode sama tahun 2022 dan 2023.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp661,9 triliun, atau mencapai 18,4% dari pagu. Realisasi belanja ini tumbuh 18% YoY.
Dengan kinerja APBN yang mengalami surplus tersebut, Sri Mulyani melaporkan keseimbangan primer pada pertengahan Maret 2024 juga surplus Rp122,1 triliun.
Keseimbangan primer sendiri merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan kinerja APBN hingga Maret 2024 masih cukup positif, meskipun penuh dengan kewaspadaan.
"Tahun 2024 ini masih ke kuartal II banyak perubahan dalam geopolitik dan global ekonomi yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia. Tentunya Indonesia termasuk dan juga terhadap APBN," kata Menkeu.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun pada APBN 2024. Adapun, belanja negara pada APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, Belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.
(NIA)