Ada Pemda Manipulasi Angka Inflasi, Menkeu Tegaskan Data Harus Akurat dan Kredibel

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait adanya modus sejumlah kepala daerah yang mengakali angka inflasi.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait adanya modus sejumlah kepala daerah yang mengakali angka inflasi.

"(Soal manipulasi) saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), beliau menyampaikan ada beberapa tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Menkeu ketika ditemui di kantornya, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10/2024). 

Bendahara Negara itu menegaskan bahwa data inflasi yang dilaporkan kepala daerah harus akurat dan kredibel. Ia juga tidak ingin kalau penghargaan atau reward ini menciptakan sikap yang justru mendistorsi angka inflasi tersebut. 

"Kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas, untuk menjaga angka inflasi harus akurat dan kredibel dan untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena tingkat harga stabil dan baik," tuturnya. 

Pada kesempatan terpisah, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar WIdyasanti juga telah merespons soal pernyataan Mendagri bahwa adanya oknum kepala daerah yang mengakali angka inflasi demi memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Amalia menegaskan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang sesuai pada standar internasional. Ia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data.

Oleh karena itu dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," kata dia dalam konferensi pers Selasa (1/10/2024).

Amalia juga menekankan data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," ujarnya.

Amalia juga menegaskan hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," kata dia.

(Febrina Ratna)