Agar Fiskal Tidak Terkontraksi, Ekonom Dukung PPN Naik Tahun Depan
Ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambijantoro, mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.Â
IDXChannel - Ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambijantoro, mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.262,9 triliun. Angka tersebut naik 10,5% dibandingkan outlook penerimaan pajak di tahun ini sebesar Rp1.142,5 triliun.
Angka penerimaan pajak tersebut, menurut Satria, cukup penting untuk dinaikkan lagi ke level 11-12%. Terutama untuk mengantisipasi adanya kenaikan suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun depan.
“PDB rasio kita sangat rendah sekitar 8%. Sementara negara-negara maju itu bisa mencapai 14-16% kalau di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Jadi kombinasi kenaikan pajak ini tampaknya ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat di tahun depan,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (18/8/2021).
Di samping itu, terkait anggaran belanja negara yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan hanya naik 0,4%, Satria mengatakan kenaikan tersebut tergolong rendah. Sehingga tahun depan, fiskal terkontraksi.
“Naiknya hanya 0,4% itu tergolong rendah. Karena itu kan di bawah inflasi, dimana inflasi kita 8%. Sehingga tahun depan fiskal kita akan terkontraksi. Jadi dukungan dari sisi fiskal ke pertumbuhan ekonomi itu tampaknya cukup minimal,” terangnya.
Lanjutnya, ia menuturkan rincian setiap kementerian berbeda-beda. Namun, kata dia, yang perlu dikritisi adalah anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri yang naik drastis pada tahun depan. Di mana Kemhan naik 13% dan Polri naik 14%.
“Sudah dua hingga tiga tahun terakhir anggaran Kementerian Pertahanan itu naiknya cukup dramatis. Ini perlu penjelasan lebih lanjut bukan dari Kementerian Keuangan saja tapi dari kementerian terkait untuk menjelaskan anggarannya itu digunakan untuk apa ke depan,” sambung dia.
Satria menambahkan anggaran Kemhan dan Polri memiliki multiplier effect pada ekonomi yang minimal. Sehingga dampak pada industri domestik tidak terlalu besar dibandingkan dialokasikan kepada Kementerian PUPR atau Kemenhub yang dapat digunakan untuk infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. (TYO)