ECONOMICS

Airlangga Pastikan Implementasi Biodiesel B40 Mulai Jalan 1 Januari 2025

Atikah Umiyani 29/11/2024 14:12 WIB

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaksanaan program mandatori biodiesel 40 persen (B40) akan tetap dilakukan pada 1 Januari 2025. 

Airlangga Pastikan Implementasi Biodiesel B40 Mulai Jalan 1 Januari 2025. (Foto Atikah/MPI)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaksanaan program mandatori biodiesel 40 persen (B40) akan tetap dilakukan pada 1 Januari 2025. 

"Untuk biodiesel B40, kami berkomitmen untuk memulai pada 1 Januari 2025," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dikatakan Airlangga, pemerintah sudah sepakat menambah volume produksi sawit nasional untuk kuota B40.

"Kami sudah memutuskan volume tambahan untuk kuota dan saya pikir dengan skema yang sekarang, BPDPKS sudah bersedia untuk memberikan pendanaan untuk menutup selisih harga CPO dan minyak tanah," kata dia.

Sebagai informasi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman mengungkapkan, program mandatori biodiesel disamping sebagai upaya hilirisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi namun juga terbukti dapat menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). 

Menurut Eddy, hal ini merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan pasar CPO di dalam negeri. Sebab, penerapan B40 ini akan menyedot banyak penggunaan CPO sebagai bahan dasar bahan bakar minyak (BBM).

"Dengan begitu besarnya jumlah serapan CPO maupun produk-produk derivatifnya untuk feedstock atau bahan baku dari biodiesel, maka ini dapat dijadikan sebagai tools sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga CPO khususnya harga CPO di dalam negeri," ujar Eddy dalam acara Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024) lalu.

Apalagi menurut Eddy, hilirisasi merupakan salah satu arahan dari Presiden Prabowo. Sehingga program strategis yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan kontribusi yang berasal dari pungutan ekspor perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan agar manfaatnya juga dapat dirasakan secara lebih optimal bagi para pelaku industri kelapa sawit. 

(Dhera Arizona)

SHARE