Airlangga Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12 Persen Belum Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum ada pembahasan perihal penundaan penerapan PPN naik menjadi 12 persen.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum ada pembahasan perihal penundaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujarnya saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Namun, Airlangga memastikan ada sejumlah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN 12 persen. Rincian barang tersebut diatur dalam UU HPP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN.

"PPN kan ada (barang dan jasa) yang dikecualikan ya, utamanya untuk bahan pokok bahan penting dan termasuk pendidikan. Untuk yang lain tentu dilihat di UU saja," kata dia.

Sebagai informasi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penerapan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bisa jadi diundur. Padahal, sedianya kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

"(PPN 12 persen) Hampir pasti diundur," ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (28/11/2024).

Menurut Luhut, rencana diundurnya kebijakan PPN 12 persen itu karena pemerintah ingin menggelontorkan stimulus atau insentif kepada masyarakat terlebih dahulu. Bentuk stimulus ini pun masih terus digodok hingga saat ini.

"Sebelum itu (PPN 12 persen), jadi harus diberikan dulu stimulus kepada rakyatnya, ekonominya. Mungkin lagi dihitung 2-3 bulan," kata dia.

Dia menegaskan, bentuk stimulus atau insentif yang diberikan oleh pemerintah dipastikan tidak akan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan subsidi energi di sektor ketenagalistrikan.

"Ada hitungannya, tapi diberikannya ke listrik. Kalau diberikan tunai, takut dijudikan lagi. Kira-kira begitu. Saya kira nanti akan difinalkan. Rancangan usulannya begitu," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut menambahkan, anggaran stimulus atau insentif tersebut nantinya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Banyak duitnya kok. APBN cukup banyak. Penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada beberapa ratus triliun Rupiah. Enggak ada isu itu. Sekarang hanya inginnya Presiden lebih efisien dan efektif dan targeted," katanya.

(Dhera Arizona)