Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat, Ini Respons Menko PMK
Menko PMK, Muhadjir Effendy merespons soal dana penanggulangan kemiskinan yang disebut habis digunakan untuk rapat dan studi banding.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy merespons soal dana penanggulangan kemiskinan yang disebut habis digunakan untuk rapat dan studi banding.
“Berapa dana untuk penanggulangan kemiskinan yang habis dipakai untuk rapat, perjalanan dan studi banding saya tidak tahu persis,” kata Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (31/1/2023).
Namun, Muhadjir menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperingatkan terkait hal ini.
“Tetapi saya kira sudah jauh berkurang karena Presiden sangat keras memperingatkan hal itu. Apalagi dua tahun terakhir selama pandemi ada kebijakan PPKM,” ujarnya.
Muhadjir meluruskan pernyataan Menteri PANRB yang meminta agar dana program penanggulangan kemiskinan di daerah yang belum optimal tidak habis digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Soal pernyataan pak Azwar Anas, Menpan RB, beliau menyampaikan ke saya, beliau tidak bermaksud mengatakan sebagaimana yang dikutip dalam beberapa pemberitaan,” ungkap Muhadjir.
“Pak Menpan RB bermaksud menjelaskan, ada sebagian program penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang belum optimal, seperti sebagian dananya digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Jadi bukan “habis” untuk rapat dan perjalanan dinas,” tegas Muhadjir.
Sebelumnya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas sangat menyayangkan anggaran kemiskinan hampir Rp500 triliun tidak banyak berdampak pada pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya.
"Jangan sampai kayak kemarin, saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga, tetapi ini tidak inline dengan target prioritas bapak Presiden," katanya.
"Itu (tidak inline) karena Kementerian/Lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," Azwar menegaskan.
"Yang terjadi adalah akhir tahun Kementerian/Lembaga sibuk menghabiskan anggaran, meskipun tidak inline dan tidak berdampak seperti prioritas Presiden," tambahnya.
"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Studi-studi dokumentasi kemiskinan, sehingga dampaknya (anggaran kemiskinan) kurang," pungkas Azwar.
(FAY)