Anggaran Pendidikan Naik dari Tahun ke Tahun, 2023 Tembus Rp608,3 T

Pendidikan menjadi sektor yang masif didorong pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas 2045. 

IDXChannel - Pendidikan menjadi sektor yang masif didorong pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas 2045. 

Pada 2023 pemerintah menganggarkan Rp608,3 triliun untuk sektor pendidikan. Angka tersebut naik 5,8% dari perkiraan anggaran pendidikan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp574,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa angka tersebut masih menggambarkan komitmen 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Anggaran tersebut akan dialokasikan Rp233,9 triliun untuk program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa dan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Anggaran juga akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru, baik PNS maupun bukan PNS.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah akan menyalurkan dana ke daerah yang ditunjuk untuk membiayai operasional sekolah kepada setidaknya 44,2 juta siswa. 

Biaya operasional PAUD juga akan diberikan untuk 6,1 juta siswa di seluruh Tanah Air. Seperti diketahui, PAUD memang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam sektor pendidikan. 

Pemerintah ingin memastikan kesiapan anak sebelum mereka memasuki jenjang SD. Maka dari itu, program pendidikan 1 tahun PAUD pra-sekolah gencar dilakukan.

Sementara itu, pada dokumen 'Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024', diproyeksikan angka kesiapan sekolah (dalam seluruh jenjang) adalah 75,59%. 

Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, yakni 75,38%. Padahal, target di 2022 tersebut belum tercapai. Data pada Statistik Pendidikan 2022 menunjukkan, angka kesiapan sekolah di Indonesia sebesar 74,34%.

Sementara itu, pada 2022, dikutip dari Pagu APBDN Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022, anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp542,83 triliun atau 20% dari APBN. 

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, yakni Rp550 triliun.

Mengutip Kementerian Keuangan dalam Data Informasi APBN, menyebutkan anggaran pendidikan yang mencapai Rp542,83 triliun itu dimanfaatkan untuk program bidikmisi atau KIP Kuliah, bantuan operasional sekolah, beasiswa LPDP, dan program Indonesia Pintar. 

Beberapa kebijakan pemerintah sepanjang 2022 di bidang pendidikan adalah meningkatkan perhatian kepada guru honorer, melakukan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, dilakukannya penguatan pendidikan karakter bangsa, serta adanya pemerataan kualitas sarana serta prasarana pendidikan.

Kualitas Hidup Anak Bangsa

Bicara soal kualitas hidup anak bangsa, pendidikan adalah salah satu komponen penting. Melalui sektor pendidikan, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diimplementasikan. 

Dalam Jurnal Humanitas (2020) bertajuk 'Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini Untuk Perempuan Indonesia', Kartini berpandangan pendidikan merupakan hal yang harus didapatkan seluruh masyarakat, terutama perempuan. 

Sebab, pendidikan mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa.

Pemikiran itulah yang sampai saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di mana pemerataan pendidikan menjadi fokus utama. 

Diawali dengan angka melek huruf, menurut data yang dirangkum BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Statistik Pendidikan 2022, persentase melek huruf di Indonesia hampir menyentuh angka 100%, pada tiap kelompok umur. Angka melek huruf pada kelompok umur pertama (15-24 tahun) adalah 99,80%. 

Pada kelompok kedua (15-59 tahun), angka melek hurufnya adalah 98,45%. Terakhir angka melek huruf pada masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas adalah 96,35%.

Sejak 2020, pemberantasan buta aksara terus menjadi fokus pemerintah. 

Menurut pengamatan Litbang MPI, angka buta huruf yang belum mencapai 100% tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi. 

Melansir laman Kemendikbud, pemerintah akan melakukan edukasi yang berfokus pada daerah terpencil di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi yang dianggap masih memiliki tingkat buta aksara tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat. (NIA)