Anindya Bakrie: Presiden Tegaskan Ekonomi Harus Berbasis Asas Kekeluargaan, Bukan Serakahnomic
Menurut Anindya, pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung praktik serakahnomic membangkitkan kesadaran baru bagi dunia usaha.
IDXChannel - Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan kembali komitmen dunia usaha untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Anindya, pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung praktik serakahnomic membangkitkan kesadaran baru bagi dunia usaha.
“Saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal pengaman seperti Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Pada Ayat 1 dinyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi,” ujarnya menirukan penegasan Presiden, Senin (18/8/2025).
Anindya menuturkan, distorsi ekonomi terjadi karena amanat konstitusi kerap diabaikan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hanya dinikmati segelintir orang.
Dia mencontohkan paradoks kelangkaan minyak goreng di negara produsen sawit terbesar dunia, serta subsidi pertanian yang besar namun harga pangan tetap sulit dijangkau sebagian rakyat.
“UUD 1945 bukanlah slogan atau mantra. UUD adalah rancang bangun yang tetap relevan untuk digunakan,” katanya.
Lebih jauh, Anindya mengutip pesan Presiden yang menegaskan akan menindak tegas praktik serakahnomic oleh para pengusaha serakah yang menipu dan merugikan rakyat.
“Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal,” kata dia.
Dia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo telah meminta dukungan Kadin Indonesia untuk mengusung konsep Indonesia Incorporated. Melalui semangat gotong royong, Kadin bersama pemerintah dan pelaku usaha diminta mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan: masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
“Indonesia ini merdeka untuk semua, bukan untuk segelintir orang saja. Apalagi penegasan ini disampaikan Presiden saat bangsa kita memperingati 80 tahun kemerdekaan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia menggelar retret kebangsaan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 8–10 Agustus 2025, yang diikuti sekitar 230 pengurus pusat dan daerah.
Para anggota Kadin mendapat arahan langsung dari Presiden di Hambalang dan dibekali wawasan kebangsaan agar menjadi 'pengusaha pejuang' yang berkontribusi bagi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.
(Dhera Arizona)