Apa Kabar Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal? Begini Progresnya 

Kementerian ESDM memberikan kabar terbaru pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk semua sektor di Kementerian ESDM.

IDXChannel - Kementerian ESDM memberikan kabar terbaru pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk semua sektor di Kementerian ESDM. 

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono mengaku telah lama mengajukan pembentukan Ditjen Gakkum ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Izin menyampaikan masalah terutama Ditjen Gakkum, kalau enggak salah kita sudah lama untuk mengajukan ini ke PANRB. Sampai sekarang belum terealisasi," kata Bambang saat rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Pembentukkan Satgas Gakkum, Bambang menambahkan, telah dirapatkan pada November tahun lalu bersama Mahfud MD yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan telah dibuat juga draft tentang Satgas Gakkum sektor ESDM. 

Dalam Satgas itu, sambungnya, akan ada empat bidang, yaitu sektor tambang ilegal atau ilegal mining, di mana Dirjen Minerba menjadi leading sektor. Kemudian pengeboran minyal ilegal atau ilegal drilling, di mana Dirjen Migas sebagai leading sektor. 

Ketiga, distribusi bahan bakar, di mana Kepala BPH Migas sebagai leading sektor dan kempat, bidang listrik di mana Dirjen Gatrik menjadi leading sektor. 

Bambang bilang, draft yang dibuat untuk Satgas Gakkum itu melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri dan KPK. Katanya, hal ini juga sudah diajukan ke Mensesneg, dalam hal ini deputi perundang-undangan. 

"Saat ini kami masih menunggu percepatan Satgas Gakkum  di samping kita menunggu Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM," ujar Bambang.

(Fiki Ariyanti)